Polisi Harus Hentikan Intimidasi di SBT

AMBON, INFO BARU - Aparat Kepolisian di daerah ini, diminta segera menghentikan berbagai intimidasi yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan tim pemenangan DAMAI di Kabupaten Seram Bagian Timur jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 11 September 2013.

Sebab, lebih kurang 700 personil dari TNI dan Polri di Kabupaten telah diterjunkan di Kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa tersebut, namun intimidasi atau ancaman terus gencar dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terhadap sejumlah tim pemenang pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur lainnya, yang sedang melakukan kerja politik di SBT.

“Intimidasi  yang dilakukan orang-orang yang mengatasnamakan Tim Damai kepada timsus paslon lain di SBT, seharusnya dihentikan oleh aparat keamanan yang ditugaskan di SBT jelang PSU 11 September mendatang,’’ ujar Samuel Resmol, salah satu tim pemenangan MANDAT kepada Info Baru yang menghubunginya tadi malam.

Dikemukakan, intimidasi dan teror yang dilakukan di SBT semakin kencang dan sangat mengganggu kerja politik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku lainnya di SBT dan tidak mencerminkan proses demokratisasi yang sehat.

Kendati demikian, dirinya mengakui kalau saat ini semua paslon termasuk pasangan DAMAI sementara bekerja di wilayah kekuasaan Abdullah Vanath, yang juga Bupati definitif SBT.

Namun, jika hal ini terus berlangsung hingga PSU, maka jelas sangat mengganggu kinerja timsus paslon lain di SBT. Sehingga dia mendesak pihak Kepolisian untuk segera mengembangkan penyelidikan guna mengungkap aksi intimidasi yang dilakukan orang-orang yang mengatasnamakan tim Damai.

“Saya berharap, aparat Kepolisian sigap menyikapi persoalan ini dan mengungkap sekaligus menangkap otak dibalik teror dan intimidasi di SBT, agar bisa menjamin keselamatan dan kenyamanan kerja politik yang sementara dilakoni di SBT,’’ ujarnya.

Menurut Resmol, sudah tidak jamannya lagi, orang menggunakan terror dan intimidasi untuk memuluskan kepentiongan politik mereka, karena hak politik adalah hak azasi masyarakat dan orang perorang yang dilindungi UU.

Jika ternyata ada calon pemimpin yang masih menggunakan cara-cara seperti ini, maka bagaimana jadinya jika kelak dia terpilih memimpin daerah ini lima tahun ke depan, pasti cara-cara yang sama digunakan dan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan Maluku ke depan.

“Aparat gabungan TNI Polri yang telah ditempatkan di SBT diminta segera menghentikan cara-cara politik yang tidak terpuji seperti ini, agar tidak menghambat PSU pada 11 September 2013 mendatang,” pungkasnya. (*)