Dewan Terpilih Bentuk Fraksi DPRD Maluku
PAN Gabung Golkar-PKPI Gabung HANURA
AMBON, INFO BARU--Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku telah membentuk fraksi di DPRD Maluku. Pembentukan fraksi dilakukan dalam rapat pembentukan fraksi yang berlangsung di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (18/9).
Rapat pembentukan fraksi itu dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Maluku Sementara, Edwin Huwae. Selain itu dihadiri oleh anggota DPRD terpilih. Huwae kepada wartawan usai menggelar rapat mengungkapkan, fraksi di DPRD Maluku telah dibentuk. Dalam pembentukan fraksi itu ada sebanyak 7 fraksi utuh dan 1 fraksi gabungan.
Tujuh fraksi utuh itu diantaranya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (F-PDIP), F-Golongan Karya (Golkar), F-Partai Demokrat, F-Partai Nasional Demokrasi (NasDem), F-Partai Keadilan Sejahtera (PKS), F-Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan F-Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sementara untuk 1 fraksi lainya, yakni F-Pembangunan Nasional. Fraksi ini adalah gabungan dua partai politik, yakni Partai Persatuan Indonesia (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), kata Huwae, akan bergabung dengan Partai Golkar dan Partai Hanura. Dimana PAN akan bergabung dengan Golkar sementara PKPI akan bergabung dengan Hanura. “Dua partai tersebut masing-masing akan bergabung dengan dua fraksi utuh itu,” ungkapnya.
Dia mengatakan, suluruh fraksi yang sudah terbentuk itu, pada Senin (22/9) mendatang sudah harus memasukan nama-nama pimpinan fraksi mereka, agar secepatnya di sahkan dalam rapat paripurna. Selain itu seluruh fraksi tersebut akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membentuk dan menggagas tata tertib dewan, guna mengganti tata tertib periodeisasi kemarin.
Dalam rangka untuk membahas tata tertib DPRD, maka susuai peraturan perundang-undang, hak anggota DPRD adalah mendapatkan peningkatan kapasitas. “Kami merencanakan untuk sesegera mungkin seluruh anggota DPRD Maluku ke Jakarta dalam rangka mendapatkan peningkatan kapasitas dan masukan-masukan terkait peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya untuk menjalankan tugas dan fungsi kerja dewan,” katanya.
Dia mengatakan, hal tersebut penting dilakukan karena ada anggota DPRD Periodeisasi kemarin yang harus menjalankan tugas pengabdiannya dan ada juga anggota DPRD Maluku yang baru. Itu artinya mereka harus mendapatkan peningkatan kapasitas demi memperlancar tugas dewannya. Jadi seluruh anggota DPRD harus diperlakukan secara adil dan bijaksana.
“Anggota DPRD baru harus dibekali dengan berbagai macam materi agar dalam menjalankan tugasnya, anggota DPRD tersebut tidak lagi bingung. Rencana peningkatan kapasitas ini akan dilakukan pada 25 September mendatang,” katanya.
Terkait pengelompokan fraksi, Huwae mengatakan, dirinya selaku Pimpinan Dewan Sementara, akan segera menyurati pimpinan-pimpinan partai politik.
Sementara terkait alat kelengkapan dewan, Ia mengatakan, berdasarkan sisi ketentuan peraturan pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010, setelah pembentukan fraksi, baru dibentuknya alat kelengkapan dewan termasuk pimpinan devenitif.
“Kami juga akan menyurati pimpinan-pimpinan partai politik yang mendapat jata pimpinan DPRD untuk mengusulkan nama-nama perwakilannya, terkait penetapan pimpinan DPRD Maluku devenitif. Hal ini dimintakan secepatnya, agar bisa dibawa ke Menteri Dalam Negeri (Mendgari) untuk disahkan,” jelasnya.
Hal penting yang segera dilakukan adalah agenda-agenda awal, agar seluruh anggota DPRD Maluku bisa memberikan kontribusi pada tiga fungsi utamanya, yakni pengawasan, legislasi dan banggar. (TWN)
