Rumah 133 KK Warga Batu Gajah Siap Dibangun

AMBON, INFO BARU - Walikota Ambon Richard Louhenapessy kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Kamis (15/8) kemarin mengaku siap, dalam waktu dekat Pemkot Ambon akan membangun rumah kepada 133 Kepala Keluarga (KK), khususnya warga Batu Gajah, selaku korban bencana alam keretakan tanah.

Menurut Walikota, pembangunan rumah keapda 133 KK Batu Gajah itu, melibatkan pihak ketiga di Negeri  Halong Kecamatan Baguala.

“Kadis PU Kota Ambon sudah melaporkan kepada saya. Pekan ini, sudah mulai membangun. Saya berharap dalam waktu atau tidak terlalu lama saudara-saudara kita warga Batu Gajah itu sudah bisa menempati rumah baru,” ujar Walikota.

Pihaknya, akan mempercepat proses pembangunan rumah sehingga warga Batu Gajah yang tinggal di lereng gunung secepatnya bisa tinggal dengan nyaman.

Pada kesempatan itu Walikota juga memberikan apresasi positif kepada Pemerintah dan masyarakat Negeri Halong yang telah membantu Pemkot mengatasi masalah pengungsi.

“Saya berterima kasih kepada Ibu Raja dan masyarakat Halong yang telah suka rela memberikan lahan kepada Pemkot, untuk mengatasi pengungsi di kota Ambon. Ini sebuah contoh kepedulian sosial yang tinggi yang ditunjukan oleh pemerintah dan masyarakat Halong,” timpalnya.

Sementara itu, Assisten II Pembangunan dan Kesejahteraan Kota Ambon, Pieter Saimima juga mengatakan, proses pembangunan rumah 133 Kepala Keluarga (KK) warga Batu Gajah yang rumahnya mengalami keretakan tanah dialihkan ke Desa Halong  melibatkan pihak ketiga.

Menurut Saimima, pihaknya telah menawarkan dua pilihan, yakni pembangunan diserahkan kepada masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang akan dibentuk atau kepada pihak ketiga.
"Setelah dilakukan pertemuan dan penawaran pembangunan rumah kepada warga, tetapi hingga saat ini belum mendapat persetujuan sehingga kami mengambil kebijakan pembangunan kami serahkan pihak ke tiga," katanya.

Lahan yang disiapkan untuk relokasi warga Batu Gajah seluas tiga hektare dan pematangan lahan mencapai 90 persen dari target.

"Setelah pematangan lahan tahap selanjutnya akan dilakukan pengundian kaveling pembangunan rumah bagi mereka," katanya.

Standar pembangunan rumah yang ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), yakni 8 x 12 atau tipe 36.

"Selain akan dilakukan pembangunan rumah kami juga akan menyiapkan akses jalan dan fasilitas pendukung lain," bebernya.

Diakuinya, pembangunan rumah menggunakan bantuan BKM lebih menjamin dibandingkan pihak ketiga karena tidak akan terjadi pemotongan anggaran dan kualitas bangunan lebih baik.

"Penggunakan BKM dilakukan menghindari terjadinya pemotongan anggaran dan menjaga kualitas bangunan, tetapi warga belum mengambil keputusan sementara kondisi cuaca yang tidak memungkinkan sehingga proses relokasi harus dipercepat," katanya.

Anggaran pembangunan bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp25 juta, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Rp10 juta, Kementerian Sosial (Kemensos) Rp10 juta dana "sharing" dan bantuan APBD Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp3 juta, dan Pemkot Ambon Rp11 juta/KK.

Ia menambahkan, proses relokasi merupakan tugas bersama untuk melindung warga guna mengantisipasi timbulnya korban jiwa akibat bencana alam.

"Kkarena kondisi tanah di kawasan Batu Gajah mengalami keretakan yang cukup parah, ditambah bencana alam 30 Juli 2013 telah merenggut dua warga Batu Gajah akibat tanah longsor," pungkasnya. (*)