Tenaga Honorer K-II CPNS Ambon Lolos Seleksi?

AMBON, INFO BARU - Ratusan tenaga honorer Katagori Dua (K-II) lingkup Pemerintah Kota Ambon pasca mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pada 3 November 2013 dipastikan lolos.

Demikian optimisme ini diutarakan Kepala Bagian Kepegawaian Kota Ambon, Benny Selanno kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (14/11) kemarin.

Kata Benny, tenaga honorer kategori dua yang telah mengikuti seleksi merupakan tenaga honor bertugas sejak tahun 2005 hingga sekarang.

“Kalau baru honor kita tidak bisa. Kalau di bawah tahun 2005, yang pasti semua sudah kita akomodir dan memiliki SK dari kepala Sekolah,” katanya.

Tidak ada tenaga honorer siluman yang telah ikut seleksi pada 3 Nopember 2013 kemarin, sehingga dirinya memastikan seleksi yang telah diikuti para tenaga Honor Kategori Dua sudah sesuai mekanisme.

“Tenaga honor siluman itu kan tidak punya bukti SK Kepala Sekolah. Dan juga tidak ada tenaga kontrak, karena ini non APBD dan non APBN,” katanya.

Pihaknya telah berupaya untuk mengakomodir semua tenaga honorer di lingkup Pemkot Ambon.

Dimana lanjutnya, dari 808 orang yang disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RI) menjadi tenaga honorer Pemkou Ambon, hanya 795 yang mengikuti tes.

“Yang tidak mengikuti tes, karena ada yang sudah mengikuti tes di tempat lain, kemudian ada yang meninggal dan bahkan ada yang tidak hadir tanpa keterangan,” katanya.

Belum mendapat informasi dari Pemerintah Pusat terkait jatah tenaga honor yang lolos seleksi CPNS.

”Kita belum mendapatkan kepastian dari Kemenpan. Tetapi diharapkan, semua tenaga honorer K2 Kota Ambon yang mengikuti tes, bisa lolos,” katanya.

Selaku Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon beserta Walikota, telah bersama memiliki tekad atau optimis semua tenaga honorer K-II yang telah mengikuti tes akan lulus.

“Kalau bisa semuanya diangkat, tetapi tentu pengangkatannya secara bertahap. Tidak Mungkin sekaligus diangkat 795 lolos. Biasanya untuk pengangkatan itu dilihat berdasarkan tahun kelahiran. Artinya siapa yang umurnya lebih tua, itu yang akan diutamakan oleh BKN. Kita (Pemkot) dan juga Pemerintah Provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk itu,” katanya. (RIN)