Poros Maritim Harus Sejahterakan Wilayah Kepulauan
AMBON, INFO BARU--Poros maritim dunia yang digagas pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla harus semakin memperkuat posisi Indonesia, serta mampu mempercepat kemajuan atau kesejahteraan di Provinsi Kepulauan seperti Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal demikian ditegaskan Pendiri Archipelago Solidarity Foundation, Dipl-Oek Engelina Pattiasina dalam dikskusi terbatas bertemakan “Posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” yang digelar Archipelago Solidarity Foundation dan Maluku Kaya People Movement di Jakarta, Jumat (4/7) lalu.
Acara yang dipandu Peneliti Senior CSIS, Dr. J. Kristiadi, menghadirkan Wakil Menteri Perindustrian Prof. Dr. Alex Retraubun dan Wakil Ketua DPD Dr. Laode Ida. Kedua orang tersebut bertindak sebagai narasumber. Acara tersebut juga menghadirkan praktisi hukum, dokter, akademisi, pemuda, LSM, mahasiswa dan perwakilan negara sahabat.
Menurut Engelina, gagasan poros maritim itu sangat bagus, sehingga terlebih dahulu harus memperhatikan wilayah atau provinsi kepulauan yang selama ini tidak mendapat perhatian serius. “Kita tidak mau dengan poros maritim, kita sekadar dijadikan pangkalan militer asing atau hanya untuk kepentingan kampanye. Tapi, ini harus bersama-sama diwujudkan,” tegas Engelina.
Selama ini, menurut penglihatan Engelina, tidak adanya keseriusan untuk mengurusi persoalan kelautan. Katanya, kekuatan dan potensi Indonesia itu sangat besar di laut, sehingga kalau diabaikan maka akan menyebabkan provinsi kepulauan jauh tertinggal. Alasan tersebut bisa saja terjadi lantaran kekayaan laut tidak perna tersentuh.
“Provinsi kepulauan seperti Maluku dan NTT, tentu sulit maju kalau digunakan pendekatan daratan, karena kekayaannya ada di laut. Provinsi kepulauan perlu perlakuan khusus,” pintanya.
Engelina mengatakan, ide poros maritim hanya menjadi cita-cita jika tidak disertai dengan dukungan kebijakan, prioritas anggaran, dan komitmen yang kuat dari pemimpin. Sebab, komitmen yang kuat dari pemimpin itu yang menjadi lokomotif mau kemana di bawah Negara Kepulauan ini. Namun, tidak cukup hanya itu semata, karena harus membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan hebat pada masa mendatang.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun mengatakan kebijakan yang dilakukan selama ini terlalu didominasi oleh pendekatan daratan dan tidak disamaratakan dengan wilayah kepulauan, akibatnya tidak dapat menjawab kebutuhan wilayah kepulauan.
Menurutnya, ide kelauatan atau maritim selalu muncul dalam setiap pemilu, tapi setelah itu hilang lagi, karena posisi strategis itu dikuasai orang yang berorientasi daratan. Misalnya, formula pengaturan anggaran daerah yang menggunakan jumlah penduduk dan luas daratan, tentu akan berdampak semakin kecilnya anggaran bagi daerah kepulauan. Sebab, wilayahnya terpencar di pulau-pulau kecil dengan penduduk yang sedikit. Padahal, membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar.
Wakil Ketua DPD, La Ode Ida mengatakan, untuk mewujudkan poros maritim membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen seperti itu. Jadi, seperti apapun programnya selalu kembali kepada aktor. Namun, sebelum itu, pemerintah juga harus membenahi terlebih dahulu wilayah kepulaun dalam negeri, karena selama ini diperlakukan tidak adil.
Menurutnya, kalau kebijakan yang digunakan masih tetap pada pendekatan daratan, maka wilayah kepulauan akan tetap mengalami kesulitan. Untuk itu, sangat diperlukan adanya UU kelautan dan UU Provinsi Kepulauan. Ia mengatakan, kedua UU ini sudah didorong tetapi belum berhasil. “Kami akan terus mendorong lahirnya UU Provinsi Kepulauan, yang berpihak kepada wilayah kepulauan,” katanya. (TWN)
