Realisasi Anggaran PNPM Mandiri Perkotaan Capai 73 Persen

AMBON, INFO BARU - Realisasi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Perkotaan hingga 2012 yang telah dilaksanakan di Kota Ambon sejak 2007 mencapai Rp 31.177.400.000 atau 73 persen.

Demikian kata Wakil Wali (Wawali) Kota Ambon, M.A.S Latuconsina kepada wartawan Senin (23/9).
Dana ini telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan tiga kegiatan utama yakni Infrastruktur, Sosial, Ekonomi telah menyentuh 131.737 Kepala Keluarga (KK) di Kota Ambon.

Sehingga lanjut Wawali, secara keseluruhan alokasi anggaran PNPM Mandiri Perkotaan hingga akhir 2012 lalu adalah Rp 43.310.400.000 masing-masing dari APBN Rp 34.800.400.000, serta APBD Kota Ambon Rp 8.510.000.000.

Wawali menuturkan, PNPM Mandiri Perkotaan yang telah dilaksanakan di Kota Ambon sejak 2007 telah memberikan kontribusi besar bagi Pemkot Ambon dalam mengurangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahetraan masyarakat.

Selain itu, Wawali mengaku, pengintegrasian PNPM Mandiri perkotaan, dengan berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan sejumlah SKPD-SKPD pemberdayaan lingkup Pemkot Ambon, telah memberikan kontribusi bagi penurunan angka kemiskinan dari 7,53 persen di 2008 menjadi 5,97 persen di tahun 2012 lalu.

“Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM mandiri Perkotaan terutama pada fase-fase akhir menjelang closing program di tahun 2014 nanti adalah seberapa banyak penerima manfaat program yang sudah mandiri, sehingga tidak kembali menjadi miskin, ketika tidak diintervensi oleh program pemberdayaan,” ujar Wawali.

Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Daerah Kemiskinan (TKPKD) Kota Ambon dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Sekot Bidang Adminstrasi Umum, R. Soplanit, SH,MH, dalam acara Lokakarya Mid-Term Review Kota Ambon, Senin (23/9) di Balai Kota Ambon.

Kata dia, Pemkot Ambon sendiri telah mengintegrasikan berbagai kebijakan daerah untuk mendukung upaya pemerintah pusat kaitannya mengurangi angka kemiskinan.

Bahkan, secara kelembagaan Pemkot akan memperkuat fungsi dan peran TKPKD untuk merumuskan kebijakan strategis dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.

“dan telah diinstruksikan kepada seluruh SKPD pemberdayaan untuk mengakomodir masyarakat miskin secara proposional dalam seluruh program. Selain itu, forum Musrenbang yang dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan harus dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai perwakilan PNPM mandiri,” katanya. (RIN)