Tingkatkan SDM di Maluku Perlu Didukung Semua Pihak
AMBON, INFO BARU--Fraksi Partai Keadialan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, meminta semua pihak di daerah ini agar mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal tersebut dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan hidup masyarakat Maluku.
“Terkait peningkatan kualitas SDM, semua pihak yang ada di Maluku harus mendukung upaya tersebut. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, namun apabila daerah ini ingin maju dan bisa bersaing dengan dunia luar, maka hanya itu jalan keluarnya,” ujar ketua Fraksi PKS, Suhfi Majid dalam rapat Paripurna penyampaian kata akhir fraksi terhadap Ranperda terkait perubahan APBD 2014, di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (3/9).
Dia mengemukakan, guna mewujudkan visi pembangunan SDM yang sudah dicanangkan Pemerintah Daerah, tentu sangat erat kaitannya dan tidak bisa dilepas pisahkan dengan dunia pendidikan. Olehnya, dalam mencapai semua itu, maka ditahun 2015 nanti Pemprov Maluku, sudah saatnya merealisasikan konsep dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), untuk level pendidikan menengah umum, dengan besaran nilai bantuan minimal satu orang Rp.1 juta rupiah.
Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dan guru dalam mendapatkan akses ilmu pengetahuan, sekaligus memotivasi masyarakat untuk berlomba-lomba dalam mengenyam pendidikan hingga ke-level menengah atas.
Ia optimis, dengan adanya kebijakan BOSDA maka akan berdampak signifikan terhadap akses perluasan pendidikan bagi masyarakat Maluku, sehingga secara otomatis juga akan berpengaruh positif terhadap peningkatan SDM.
Lebih lanjut, ia meyakini bahwa pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) hingga 100 persen dalam dunia pendidikan adalah sebuah keniscayaan, namun PKS akan memberikan perhatian khusus terkait implementasi kurikulum 2013 yang saat ini sudah berjalan. Dengan tujuan peningkatan SDM masyarakat Maluku.
“Kita punya tekad bersama agar tidak ada lagi anak-anak Maluku yang tidak mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah atas. Sehingga menurut kami, BOSDA adalah solusinya,” kata Suhfi.
Ia mengaku, ada tiga hal mendasar yang menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Yakni, upaya sosialisasi kurikulum 2013 belum menjangkau separuh dari seluruh guru pada pelosok-pelosok daerah di Maluku.
Kemudian, penyediaan buku wajib dan buku penunjang untuk bahan pembelajaran di kelas dalam terapan kurikulum 2013, yang hingga sekarang masih terbatas. Dan kesiapan guru terkait uji kompetensi untuk mengimplementasikan kurikulum 2013.
“Bila disesuiakan dengan hasil dilapangan terkait uji kompetensi guru, ternyata masih rendah. Olehnya, tugas tersebut kami titipkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang baru, agar membangun koordinasi dengan dinas-dinas terkait di kabupaten/kota se-Maluku. Begitu juga dengan pihak LPMP, terkait sosialisasi kurikulum dan penyediaan buku dan menyediakan Road Map (petunjuk jalan),” katanya.
Menurutnya, sekalipun terjadi pergantian kurikulum hingga berulang-ulang, namun tidak akan memiliki makna yang berarti untuk peningkatan SDM siswa-siswi di Maluku, jika para dewan guru tidak punya kompetensi mengajar yang memadai. (R0L)
