Ramli Umasugi Gagal Kelola Pemerintahan Kabupaten Buru
AMBON, INFO BARU--Bupati Kabupaten Buru, Ramli Umasugi dinilai gagal melanjutkan pembangunan yang ditinggalkan Husni Hentihu selama 10 tahun. Ramli Umasugi menjelang lima tahun masa jabatan lebih melakukan negosiasi dengan investor illegal untuk medapatkan keuntungan pribadi.
Pasalnya, dalam kurun waktu empat tahun memimpin Kabupaten Buru, Umasugi belum mampu mengatasi masalah kebutuhan utama daerah, seperti, pembangunan, jalan, air, listrik, dan transportasi, telekomunikas hingga kini belum diatasi.
Keberadaan gunung botak membuat kinerja Ramli Umasugi tidak mampu kelola tata pemerintahan di Kabupaten dengan julukan Bupolo itu. Ramli Umasugi lebih memilik melakukan usaha dan mendatangkan para investor illegal dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Bali untuk mengelola hasil tambang yang ada di gunung botak itu.
Bagaimana tidak hasil investigasi koran ini di lokasi gunung botak mengungkapkan Ramli Umasugi disebut-sebut mempunyai banyak lobang, tromol dan Domping di tiga lokasi di daerah yang dipadati para penambang, seperti di lokasi Kramat, Longsoran dan Gunung Batu.
Tiga lokasi penabang emas di tiga lokasi itu banyak yang dimiliki Ramli Umasugi. lokasi tersebut dijaga ketat oleh Anggota TNI dan Brimob dari Polda Maluku. Semetara banyak investor yang dari luar daerah berdatangan di lokasi tersebut dengan menawarkan diri kepada Bupati Umasugi dengan menyetor uang ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah guna berkatifitas tambang secara illegal.
Dari hasil penambang di tiga daerah tersebut Negara bisa dirugikan untuk satu bulan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Dana ini hanya dinikmati para pejabat dan anggota TNI dan Brimob yang ada di lokasi tersebut, sementara pedapatan daerah selama menjeleng lima tahun ini hanya sedikit.
“Sejak gunung botak ini dibuka mencapai lima tahun ini uang yang kelaur dari hasil emas di sini sudah mencapai triliunan rupiah,” ungkap salah satu sumber di gunung botak pada Info Baru, Senin, (1/12-Red) yang namanya tidak mau dikorankan mengingat keselamatan sumber tersebut juga terancam jika hal ini dibuka kepada publik.
Ditambahkan, sejak dibuka lukasi tersebut, semua penambang dibawah kendali Bupati dengan beberapa oknum anggota baik TNI maupun anggota kepolisian mejadikan lahan tersebut sebagai daerah menggarap emas dan rupiah, sehingga sampai kapanpun daerah tersebut tidak bisa ditutup.
“Biar siapapun orang, kecuali presiden, tidak bisa tutup gunung botak ini, keamrin gubernur dan Pangdam serta kapolda saja berencana menutup tambang, tetapi malah banyak domping yang berdatangan, karena hampir setiap minggu mendapatkan jatah emas dan rupiah dari pemilik lonang, tromol dan domping hingga mencapai ratusan juta rupiah, mengingat jumlahnya kian hari semakin meningkat,” ujarnya.
“Untuk lobang saja sudah ada ribuan, sementara tromol mencapai ratusan buah, sedangkan domping hingga kini sudah mencapai sekitar 80 unit, ale hitung saja untuk pemilik lobang ditarik masing-masing Rp500 ribu/minggu, tromol Rp1 juta/minggu dan domping, tiga gram emas tiap minggu, kali-kali binongko saja abang berapa uang yang masuk ke tangan-tangan oknum-oknum tersebut,” bebernya dengan logat ala dialeg Ambon itu.
Sementara lanjut sumber itu, untuk domping, Bupati Buru Ramli Umasugi memiliki sekitar tujuh unit, itupun dijaga ketat oleh anggota TNI dan Brimob dari Polda Maluku yang berada di tiga lokasi tersebut.
“Di tiga lokasi di gunung botak, Ramli Umasugi memiliki sekitar tujuh domping. Untuk satu domping, satu minggu bisa mengasilkan sebanyak 20-25 gram emas, jika abang kali saja dengan uang yang satu gram sekarang mencapai Rp500 ribu,” jelasnya.
Hal ini membuat Bupati Buru Ramli Umasugi tergiur melakukan bisnis emas di gunung botak ini, sementara pembangunan di daerah tersebut tidak berjalan dengan baik dan benar, Umasugi lebih memilih mendatangkan investor dari luar daerah.
“Coba cek saja harta kekayaan yang dimiliki Ramli Umasugi sudah mencapai ratusan miliar rupiah, dan berapa kilogram emas yang dimiliki selama kurang lebih empat tahun ini, itupun tidak terhitung uang pelicing buat para pejabat, baik oknum TNI maupun Polisi,” ujarnya. (SAT)
