Gubernur Maluku Ancam Akan Tutup JMP

Jembatan Merah Putih, Ambon, Maluku

AMBON, INFO BARU--Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melarang angkutan kota (angkot) rute Gala-Poka maupun Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) lainnya untuk tidak melintas diatas Jembatan Merah Putih (JMP), menuai protes dari Pemerintah provinsi Maluku. 

Bahkan kebijakan Pemkot Ambon yang diputuskan oleh Walikota Richard Louhenapessy itu, sempat membuat Gubernur Said Assagaff naik pitam. Sampai sampai, Assagaf mengancam, pihaknya akan menutup JMP jika angkot Galala-Poka beserta AKDP lainnya, tidak diizinkan melintas diatas JMP. 

“Saya akan tutup JMP kalau angkot tidak bisa lewat diatas JMP. Itu kan dibangun dengan uang rakyat. Saat peresmiannya, dihadapan Presiden juga sudah saya sampaikan bahwa jembatan ini untuk memperpendek rentang kendali, sehingga biaya transportasi akan semakin murah bagi masyarakat.  Kok harus ditutup buat angkot,” tandas Gubernur Said Assagaff, Senin (25/4/) saat dia meresmikan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Maluku, bertempat di Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe. 

Pada sebelumnya, sebagaimana diberitakan sejumlah media cetak maupun media online lokal, pasca JMP diresmikan dan mulai dioperasikan, dengan sejumlah pertimbangan Pemkot Ambon akhirnya memberlakukan larangan bagi angkot dan AKDP melintas diatas  JMP. 

Pemkot berdalih, adanya pelarangan tersebut untuk menghindari penumpukan kendaraan agar tidak terjadi kemacetan lalulintas dikawasan lampu lima. Selain itu, jika JMP dibuka untuk angkot Gala-Poka dan AKDP, bisa dipastikan para sopir akan memanfaatkan lintasan tersebut untuk memperpendek jarak tempuh. Jiak hal itu terjadi, dapat dipastikan juga masyarakat yang berdomisili seputaran rute awal (Waiheru, Paso Lateri, Halong, Galala, kota ambon_red) akan  kesulitan memperoleh angkutan umum. 

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi tetap bersikeras agar perlintasan diatas JMP tetap dibuka untuk angkot-AKDP. Oleh pihak Pemprov soal kemacetan, pengatasiaannya bisa disiasati melalui rekayasa lalulintas.  Untuk itu, Assagaff meminta agar dalam minggu ini, pihak Pemkot sudah membuka ulang perlintasan bagi angkot-AKDP diatas JMP. 

“Masyarakat, harus tetap bayar ognkos yang mahal padahal sudah ada jembatan yang bagus di depan mata. Jadi, silahkan angkot lewat JMP, tinggal bagaimana kita lakukan rekayasa lalu lintas,” ujarnya.
Sementara mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tarif angkutan dari weilayah Jazirah Leihitu ke kota Ambon, menurut Assagaf, hal itu sudah pasti akan segera dia tandatangani. 

Assagaf juga mengintruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Maluku, agar ikut membantu Pemerintah Kota Ambon dalam upaya menata ulang jalur-jalur yang rawan kemacetan seperti di kawasan Batu Merah maupun dititik titik tertentu yang ada di Kota Ambon. 

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Benny Gaspersz saat dikonfirmasi terpisah, dia mengakui kalau dalam pertemuan dengan Walikota belum lama ini, ada permintaan agar angkot Galala-Poka tidak melintas di JMP. 

“Ini kita sudah sampaikan. Kalau untuk AKDP itu kebijakannya bukan di Walikota tapi Gubernur. Walikota memang tetap mau memaksakan untuk angkot tidak lewat, tapi ini nanti kita bicarakan baik-baik juga dengan Dinas Perhubungan Kota. sehingga bisa diambil sebuah keputusan yang bisa memuaskan semua pihak, terutama untuk masyarakat,” kata Gazper. 

Ditanya jika JMP dilewati angkot, apakah tidak akan menimbulkan kemacetan di dalam kota?. Gaspersz mengatakan, sesuai arahan Gubernur, nantinya bisa dilakukan rekayasa lalu lintas. 

(IB-93)—(IB-94)