ILO Terapkan Strategi Pelindungan Sosial di Maluku

AMBON, INFO BARU - Program Officer International Labour Organization (ILO) Jakarta, Taufik Muhammad, Kamis (17/10) di Ambon mengatakan, dalam rangka ILO kini menerapkan layanan satu atap strategi perlindungan sosial di Provinsi Maluku.

"Problem sosial yang masih terjadi di Provinsi Maluku mengharuskan kami menerapkan layanan satu atap di Maluku. dan telah dilakukan dengan penandatanganan kerja sama (MoU) yakni antara Plh Gubernur Maluku, Ros Far Far dan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy,” ujar Taufik kepada wartawan.

Dijelaskan, untul tahap awal pelayanan satu atap akan difokuskan di lingkup wilayah percontohan yakni, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Tujuan dibangunnya pelayanan satu atap perlindungan sosial di Maluku kata taufik, telah direkomendasi ILO terkait landasan sosial yang relevan dari tingkat nasional.

"Pelayanan satu atap ini diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah untuk menjangkau daerah yang belum terjangkau untuk memperoleh akses kesehatan maupun akses keterampilan kerja," ungkapnya.

Taufik mengaku, informasi yang dihimpun sebanyak 30 persen kelompok buruh yang masuk dalam Jamsostek.Sedangkan 70 persen kelompok buruh yang belum masuk Jamsostek juga menjadi target perlindungan sosial.

Pasca mengetahui jumlah kelompok yang belum mendapatkan perlindungan sosial ini, sehingga di lapangan maka langkah yang dilakukan memastikan mekanisme koordinasi ditingkat yang dijangkau masyarakat berjalan dengan baik.

Lanjutnya, dari pelayanan satu atap yakni tidak hanya memberikan layanan sosial, namun juga mengkombinasikan dengan layanan ketenagakerjaan.

"Untuk itu, masyarakat yang belum tercakup jaminan sosial, mereka bisa masuk dalam akses pemberian layanan untuk ketenagakerjaan, sekaligus memperoleh akses jaminan sosial," bebernya.

Layanan ini telah dilaksanakan di provinsi Jawa Timur selanjutnya diterapkan di Provinsi Maluku.

"Bukan hanya MoU kami sebelumnya juga telah melakukan diskusi dan uji kelayakan sejak tahun 2011 di Maluku, saat ini hanya memasuki tahapan implementasi bekerja sama dengan pemerintah daerah," kunci Taufik. (MAS)