Kesbangpol Gelar Sosialisasi Pemahaman Radikalisasi-Terorisme

AMBON, INFO BARU-Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Setda Maluku Ronny Tairas kepada wartawan di Ambon kemarin mengatakan, kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Setda Maluku menyosialisasikan masalah radikalisasi dan terorisme untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

"Sosialisasi ini bersamaan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang dipertegas lagi dengan Inpres Nomor 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri," ujarnya.

Menurut Ronny, eksistensi Inpres No.2/2013 untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamaman dalam negeri secara terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah membentuk tim terpadu tingkat pusat dan tim terpadu tingkat daerah dengan menginstruksikan semua unsur terkait guna menjamin adanya satu komando dan pengendalian serta kejelasan sasaran, rencana aksi pejabat yang bertanggung jawab pada masing-masing permasalahan serta target penyelesaian," kata Ronny.

Tujuan lain untuk mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat masyarakat setempat serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

"Upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penangnan pengungsi, rekonsiliasi dan rehabilitasi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktifitas seperti sebelum konflik 1999," ungkapnya.

Sehingga kata Ronny, perlu ada respon cepat untuk penyelesaian secara damai semua masalah dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.

Ronny mengaku, di daerah kabupaten dan kota di Maluku akan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kedamaian nasional, serta keutuhan Negara Republik Indonesia.

Lanjunya, untuk mewujudkan hal tersebut kata Ronny, seluruh komponen masyarakat perlu melakukan upaya-upaya kewaspadaan dini.

“Jadi dengan terbentuknya FKDM di daerah kabupaten dan kota di Maluku diharapkan keamanan di daerah ini semakin kondusif terutama kerukunan antarumat beragama. sosialisasi radikalisasi dan terorisme melibatkan para siswa, masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama,” bebernya.

Sosialisasi sudah dilakukan hampir di seluruh daerah kabupaten dan kota di Maluku dan terakhir nanti di Kabupaten Seram Bagian Timur. (MEL)