14 Ribu DPS Malut terancam gagal ikut Pilkada

INFO BARU - Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut), Sultan Alwan mengatakan sekitar 14 ribu warga dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Pulau Morotai terancam tidak ikut pemilihan kepala daerah 2017 terkait kelengkapan administrasi.

"Sejumlah administrasi kependudukan belum lengkap. Dari 14.000 pemilih tersebut, 10.000 di antaranya belum punya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan belum melakukan perekaman KTP-E di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 4.000 lainnya belum punya KTP-E," katanya di Ternate, Rabu (16/11/16).

Dia menyatakan, 14.000 calon pemilih ini kalau tidak secepatnya melakukan perekaman maka berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017. Karena itu, Disdukcapil Pulau Morotai harus secepatnya melakukan perekaman data untuk pembuatan KTP-E bagi 14.000 calon pemilih itu.

"Disdukcapil harus bekerja secara optimal sebelum penetapan DPT pada 30 November untuk memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya," ujar Sultan.

Sultan menyatakan Bawaslu Malut juga menginstruksikan ke Panwaslih dan Gakkumdu Morotai agar segera memproses secara hukum kandidat atau juru kampanye yang melakukan kampanye hitam.

"Kita sudah instruksikan pada Panwaslih, jika ada kandidat atau jurkam yang dalam kampanyenya ada hujatan, mendeskreditkan paslon lain, maka ditindak secara tegas melalui Gakumdu, karena itu sudah masuk dalam tindak pidana pemilihan," katanya.

Dalam pertemuan Forum Gakumdu dan Bawaslu yang dihadiri tiga paslon kepada daerah Pulau Morotai sudah disepakati tidak ada lagi kampanye yang saling menghujat. Menurut Sultan, pihaknya telah tegaskan pada Panwaslih agar merekam setiap aktivitas kampanye untuk memperkuat bukti jika ada pelanggaran.

Bawaslu Malut juga menegaskan adanya sanksi atas praktik politik uang.  "Kita juga ingatkan pada paslon agar tidak melakukan politik uang, karena pelanggaran itu bisa berakibat paslon didiskualifikasi," katanya. (IB-1)