Wabup Malteng Buka Lokakarya PNPM Mandiri
MASOHI, INFO BARU - Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu L. Leleury membuka acara Lokakarya mid term review PNPM Mandiri tingkat perkotaan kabupaten Maluku Tengah untuk 2013 dengan tema kemitraan yang sinergi dalam penanggulangan kemiskinan bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Lokakarya itu berlangsung di aula lantai III Kantor daerah Kabupaten Malteng dihadiri oleh seluruh fasilitator Kota masohi.
Dalam sambutanya Wakil Bupati mengatakan, kebijakan penangulangan kemiskinan yang dipilih pemerintah Republik indonesia selama ini memakai pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebijakan yang melihat kemiskinan dari sisi ekonomi kurang memiliki perhatian terhadap akses dan aset yang dimiliki keluarga, Rumah tangga maupun komunitas wilayah.
Dijelaskan, alokasi anggaran negara dibelanjakan untuk program dengan tujuan untuk memampukan pemenuhan kebutuhan dasar secara sektoral dan kurang terkoordinasi.
Lanjutnya, sehingga perubahan yang diperoleh tidaklah maksimal, sulit diukur dan rentan terhadap dinamika sosial ekonomi dan politik, seiring dengan era globalisasi maka dengan sendirinya mendorong pemerintah menempuh politik kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada orang miskin, sehingga lahirlah kebijakan dengan program rakyat yang menjadi arus utama di Pemerintah Pusat sampai ke daerah.
Kata Wabup, Pemerintah Pusat periode 2002 sampai dengan 2010 menglokasikan anggaraan sebanyak 250 % namun angka kemiskinan tidak berubah secara nyata.
Beranjak dari hal tersebut, maka pemerintah daerah Malteng mengambil langkah untuk segera menilik kembali kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk dapat mengetahui sejauh mana daya ungkit kebijakan program pemerintah dalam masyarakat dengan langkah langkah yang sistemik terpadu secara menyeluruh.
“Oleh karena itu diperlukan langkah strategis dan komprehensif, dalam hal ini tentu adanya keterlibatan pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dunia usaha serta sektor swasta serta masyarakat yang memiiki tanggung jawab bersama terhadap penanggulangan kemiskinan,” tandasnya.
Wabup berharap, program PNPM mandiri dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan dimaluku tengah, secara maksimal sesuai dangan empat prinsip utama PNPM Mandiri yakni, memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan, menciptakan pembangunan yang inklusif.
Selebihnya, dapat terwujud persamaan persepsi diantara semua pelaku pembangunan dalam menangulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kabupaten Maluku Tengah.
Wabup mengaku Malteng sangat mengahargai peran serta PNPM Mandiri yang bersama Pemda sebagai mitra yang berperan aktif untuk mengatasi kemiskinan kota dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.(MSH)
Lokakarya itu berlangsung di aula lantai III Kantor daerah Kabupaten Malteng dihadiri oleh seluruh fasilitator Kota masohi.
Dalam sambutanya Wakil Bupati mengatakan, kebijakan penangulangan kemiskinan yang dipilih pemerintah Republik indonesia selama ini memakai pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebijakan yang melihat kemiskinan dari sisi ekonomi kurang memiliki perhatian terhadap akses dan aset yang dimiliki keluarga, Rumah tangga maupun komunitas wilayah.
Dijelaskan, alokasi anggaran negara dibelanjakan untuk program dengan tujuan untuk memampukan pemenuhan kebutuhan dasar secara sektoral dan kurang terkoordinasi.
Lanjutnya, sehingga perubahan yang diperoleh tidaklah maksimal, sulit diukur dan rentan terhadap dinamika sosial ekonomi dan politik, seiring dengan era globalisasi maka dengan sendirinya mendorong pemerintah menempuh politik kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada orang miskin, sehingga lahirlah kebijakan dengan program rakyat yang menjadi arus utama di Pemerintah Pusat sampai ke daerah.
Kata Wabup, Pemerintah Pusat periode 2002 sampai dengan 2010 menglokasikan anggaraan sebanyak 250 % namun angka kemiskinan tidak berubah secara nyata.
Beranjak dari hal tersebut, maka pemerintah daerah Malteng mengambil langkah untuk segera menilik kembali kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk dapat mengetahui sejauh mana daya ungkit kebijakan program pemerintah dalam masyarakat dengan langkah langkah yang sistemik terpadu secara menyeluruh.
“Oleh karena itu diperlukan langkah strategis dan komprehensif, dalam hal ini tentu adanya keterlibatan pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dunia usaha serta sektor swasta serta masyarakat yang memiiki tanggung jawab bersama terhadap penanggulangan kemiskinan,” tandasnya.
Wabup berharap, program PNPM mandiri dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan dimaluku tengah, secara maksimal sesuai dangan empat prinsip utama PNPM Mandiri yakni, memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan, menciptakan pembangunan yang inklusif.
Selebihnya, dapat terwujud persamaan persepsi diantara semua pelaku pembangunan dalam menangulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kabupaten Maluku Tengah.
Wabup mengaku Malteng sangat mengahargai peran serta PNPM Mandiri yang bersama Pemda sebagai mitra yang berperan aktif untuk mengatasi kemiskinan kota dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.(MSH)
Posting Komentar untuk "Wabup Malteng Buka Lokakarya PNPM Mandiri"