Bedah Buku “Malapetaka Ekonomi Global”

AMBON, INFO BARU - Dalam perjalanannya, kapitalisme telah memberikan efek buruk bagi perekonomian dan kesenjangan sosial yang semakin menganga. Artinya telah terjadi gap atau jurang pemisah antara yang bermodal dan tidak bermodal, atau kasarnya antara sikaya dan simiskin.

Hal tersebut berdampak dari kejamnya kapitalisme dibeberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Asumsi ini lahir dari beberapa peserta dalam acara bedah buku “Malapetaka Ekonomi Global” yang ditulis oleh salah satu putra daerah Maluku, Tammat R Talaohu, di ruang Aula Bank Indonesia (BI) Ambon, Rabu (20/11) kemarin.

Pantauan Info Baru, beberapa peserta dalam bedah buku tersebut berasumsi, bahwa pemerintah terlalu mementingakan pemilik modal (Kapitalis-RED), yang pada akhirnya terus membingkai masyarakat kecil dalam titik kemiskinan.

Bedah buku yang menghadirkan tigah nara sumber masing-masing, Staf Pengajar IAIN Ambon, Abd. Manaf Tubaka, Mantan Kepala Bidang Sospol Pemerintah Provinsi Maluku, Asmira Latuconsina, dan Penulis Buku, Tammat R Talaohu ini, melahirkan berbagai asumsi yang luar biasa.

Seperti dalam penjelasan penulis (Talaohu-RED), bahwa hipotesis kenapa dia menulis buku tersebut, bukan ansih karena dirinya ingin melawan arus kapitalisme dan globalisasi, namun subtansinya adalah mengajak masyarakat untuk tetap mawas diri terhadap pengaruh kedua bom waktu itu.

“Jadi latar belakang saya menulis buku ini bukan semata-mata ingin melawan arus kapitaliseme dan globalisasi, namun saya ingin memberikan worning kepada masyarakat untuk tetap mawas diri,” katanya.

Memang diakui kalau hal-hal yang bersifat ekonom itu adalah penopang untuk membangun suatu bangsa atau daerah ke aras yang lebih mandiri. Tapi harus ada skala prioritas dari pemerintah dalam mengahadapi hal tersebut.

Seperti dalam pengantarnya, dia mengatakan, para politisi dan pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah terlalu pro terhadap kapitalisme (Pemodal), sehingga kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Dia mengatakan, para kapital dan penganutnya terus memproduksi pendekatannya melalui pembaharuan gagasan-gagasan tentang kekayaan dan kemakmuran, sehingga bagi mereka yang lengah dengan mudah menyimpulkan bahwa dunia sekarang sudah tampak adil.

Dia mengutip salah satu penulis, Adam Smith yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya rakus, ogois dan selalu mementingkan diri sendiri.

Sehingga untuk keluar dari sikap tersebut, dan tidak merugikan kehidupan masyarakat maka, ia menawarkan pemerintah untuk menyediakan sebuah sistem perekonomian bagi terjadinya persaingan bebas.

Sementara Manaf Tubaka, mengartikan pasar bebas adalah kebebasan bergerak dari ekonomi ke modal yang dilakukan seluas-luasnya.

Menurutnya, pasar bebas adalah mesin utama dari globalisasi, dan untuk memahami hal tersebut, orang-orang perlu memahami Neo-Liberalisme. “Karena dengan kesadaran inilah, maka kita dapat memahami sepak terjang dari badan-badan multilateral dunia,” ujarnya.

Kemudian dengan kesadaran tersebutlah, maka dapat dipahami mengapa terjadi krisis moneter dan ekonomi yang hingga kini belum terselesaikan.

Untuk itu dia, menawarkan kepada forum agar bagaimana menciptakan kapitalis yang rama. Kapatalis rama ini dimaksudkan untuk meredam aksi para pemodal. “Saya kira dengan kapitalis rama ini, dia dapat membatasi monopoli sebagian pemodal,” tandasnya.

Maksud dari kapitalis rama ini juga, untuk mengajak para pemilik modal menggunakan hati nuraninya. Artinya para pemodal harus memberikaan upah kepada pekerjanya sesuai dengan kerja yang dilakukan. “Jadi ada distrubusi keadilan dalam hal itu,” jelasnya.

Sementara sebagian peserta tetap ngotot, karena menganggap kapitalisme adalah sistem sosial yang didasarkan pada pengakuan hak-hak individu. Karena ranah ekonomi, kapitalisme memisahkan intervensi negara dengan perekonomian.

Bagi mereka perekonomian kapitalisme menekankan peran modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksinya.

Menurut mereka, kapitalisme melahirkan pemerintah yang abaikan rakyat, dan memanjakan pejabat. “Kapitalisme terlalu memanjakan pejabat, sementara rakyat diabaikan,” kata salah satu peserta saat menyampaikan pertanyaannya.

Dia mengatakan, pemerintah selama ini sering mengklaim bahwa anggaran disusun untuk menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan mendukung kelestarian lingkungan, namun kondisi tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. (TWN)