Pemerintah Lupa, Warga Pelauw Masih Hidup Mengungsi

AMBON, INFO BARU--Dua tahun konflik bersaudara yang melibatkan warga Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) pada 10 Februari 2011 – 10 Februari 2014, hingga kini belum hilang dari memori warga setempat maupun masyarakat Maluku umumnya.

Sayangnya, pasca konflik saudara hingga menelan korban jiwa maupun materi tersebut, kini kondisi sangat miris nan menyedihkan hanya bisa dirasakan oleh warga Pelauw selaku korban musibah naas itu, dimana mereka masih tetap hidup dibeberapa lokasi pengungsian.

Salah satu Pengurus DPD Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pelauw (IPPMAP) Provinsi Maluku, Abdul Haji Talaohu kepada Info baru Selasa (11/2) kemarin yang juga selaku anak negeri Pelauw turut merasa penderitaan tersebut.

Pasalnya, warga Pelauw selaku korban konflik 2011 saat ini harus merasakan adanya sikap ketidak-pedulian dan tidak adilnya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang terkesan masa bodoh (apatis) menyaksikan kondisi para korban konflik Pelauw tersebut.

Menurut Haji, selama dua tahun (2011-2014), para korban konflik Negeri Pelauw hanya bisa hidup di tempat-tempat pengungsian misalnya di Sekolah, Pasar serta di tenda-tenda yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Padahal sambungnya, sudah beberapa kali kunjungan dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat bersama Gubernur Maluku maupun Bupati Maluku Tengah di lokasi kejadian maupun mengunjungi para pengungsi Pelauw tersebut.

Bahkan dari kunjungan itu kata Haji, dihadapan warga Pelauw selaku korban konflik 2011, mantan Guernur Maluku Karel Alberth Ralahalu dan Bupati Malteng sempat mengumbar banyak janji tak lain kaitannya rencana pembangunan kembali ratusan pemukiman warga setempat yang rusak berat maupun rusak ringan akibat insiden berdarah tersebut.

Ia menyatakan, masyarakat Pelauw selaku korban hanya bisa mendengar janji mantan Gubernur Maluku dan Bupati Malteng tersebut, karena buktinya sampai sekarang janaji itu belum juga ditepati atau direalisasikan alias diingkari, serta terkesan Pemda Maluku dan Pemkab Malteng membiarkan warga Pelauw untuk tetap hidup dalam lokasi pengungsian.

Menurut penjelasan mantan Guebrnur Maluku Karel Alberth Ralahalu kala kunjungan menyatakan, anggaran konflik Pelauw 2011 itu telah ada, dan tinggal direalisasikan karena hanya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

“Pertanyaannya apakah kordinasi butuh dua tahun? Sungguh sangat tidak rasional,” kesal Haji mempertanyakan janji mantan Gubernur Maluku tersebut.

Ia mengecam sikap Pemda Maluku dan Pemkab Malteng yang masa bodoh atas kondisi korban konflik Peluaw 2011 yang sampai saat ini masih hidup sengsara dalam lokasi pengungsiaan.

Haji menegaskan, warga Pelauw telah ditipu oleh mantan Gubernur Maluku Karel Alberth Ralahalu dan mantan Bupati Maluku Tengah, Abdullah Tuasikal.

“Ketika negara lalai dan membiarkan raktyatnya menderita, maka wajib hukumnya rakyat melawan,” kecamnya.

Ia mengingatkan Bupati Malteng Abua Tuasikal dan Pemda Maluku, agar jangan hanya diam serta bisa menyaksikan penderitaan saat ini dialami atau dirasakan warga Pelauw selaku korban konflik 2011, yang sampai sekarang masih dibiarkan hidup dalam lokasi pengungsian.

“Bupati Malteng dan Penjabat Gubernur Maluku Saut Situmorang, jangan hanya diam dan lupa, serta bisa menyaksikan kondisi korban konflik Pelauw. Warga Pelauw sampai sekarang masih hidup susah di lokasi pengungsiaan,” ungkapnya. (MAS)