Sekda Buru tak Tahu Informasi Seleksi CPNS

AMBON, INFO BARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Buru, Ajid Soulissa mengaku tidak mengetahui informasi terakhir terkait seleksi CPNS di Kabupaten Buru.

Soulissa beralasan dirinya berada diluar daerah sehingga tidak mengukti perkembangan terakhir soal seleksi tersebut.

“Jangan marah, saya tidak mengetahui perkembangan hal itu, karena sudah lebih dari 2 minggu tidak berada di Buru,” katanya kepada wartawan yang mengkonfirmasikan hal itu di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (1/11) kemarin.

Pernyataan Soulissa mencerminkan cirri pemimpin yang tidak memiliki kredibilitas. Pasalnya, Kabupaten Buru merupakan salah satu dari 6 kabupaten yang beruntung memperoleh kuota CPNS jalur umum.

Salah seorang staf di BKD Provinsi Maluku yang ditemui wartawan menyayangkan pernyataan Soulissa. Menurutnya, sebagai Sekda Buru yang notabene ketua panitia penerimaan CPNS Kabupaten Buru, Soulissa harus menyikapi hal ini dengan serius.

“Ini aneh, sebab Sekda sendiri tidak mengetahui informasi CPNS yang akan dilaksanakan,” katanya sambil menggeleng-geleng kepala.

Dikatakan, jika Sekda Buru mengakui tidak mengetahui informasi terakhir tentang hal ini maka siapa yang paling bertanggungjawab untuk pelaksanaan test CPNS di sana.

“Ini pernyataan luar biasa, kalau Sekda tidak tahu lantas siapa yang harus bertanggungjawab,” katanya lagi.
Sumber ini menjelaskan jika lembaran test telah didistribusikan ke seluruh kabupaten kota yang menerima kuota CPNS jalur umum termasuk Kabupaten Buru.

“Kalau sekda tidak tahu lantas bagaimana bisa menjamin keamanan dokumen Negara tersebut,” tambahnya.
Selain Kabupaten Buru yang mendapat jatah pelamar umum tahun ini juga Buru Selatan, SBB (Seram Bagian Barat), Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara Dan MBD (Maluku Barat Daya).

“Lembaran test yang bakal digunakan adalah Lembaran Jawaban Komputer (LJK) khusus untuk honorer yang mengikuti tes CPNS kategori 2 pada tingkat Kabupaten Kota,” terangnya.

Pengawasan test CPNS akan dibentuk tim pengawasan sesuai dengan hasil keputusan pertemuan BPK RI , BKN di Kementerian PAN. Pembentukan tim pengawas pusat ini bertujuan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Pembentukan tim pengawas pusat terdiri dari BPK RI, Polri, Ombudsman dan lainnya. Untuk tingkat propinsi khususnya Maluku, tambah Lopulalan lagi, pengawasan tes CPNS terdiri dari BPKP Perwakilan Maluku, Inspektorat, Direktorat Shabara Polda Maluku dan Ombudsman. (VEN)