Pekan ini, Pemkot Ambon Rombak Kabinet

AMBON, INFO BARU--Dalam waktu dekat Pemerintah Kota Ambon akan melakukan perombakan birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup setempat.

Informasi yang diperoleh Info Baru di lingkup Pemkot Ambon Rabu (15/1) kemarin menerangkan, perombakan kabinet itu akan dilakukan Walikota Ambon Richard Louhenapessy pekan ini demi mengoptimalkan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

Perombakan kabinet di tubuh Pemkot Ambon itu dilakukan lantaran ada beberapa pimpinan SKPD telah memasuki masa pensiun.

Sejumlah pimpinan SKPD yang memasuki masa pensiun diantaranya, Asisten Pemerintahan Kota Ambon Jopi Tepalawatin, Asisten Administrasi Umum Romeo Soplanit, Staf ahli Bidang pemerintahan Yan Heumasse, Kepala dinas Pendidikan Kota Ambon Beny Kainama,  Kepala Dinas PU Kota Ambon Brury Nanulaitta, Kepala Dinas Tata Kota Ambon Moch Novel Masuku, Kepala Badan Perencanaan dan pembangunan Kota Ambon M Matulapelwa, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon Broery Tjokro dan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Din Tuharea.

Sekretaris Kota Ambon Tonny Latuheru yang hendak dimintai keterangan oleh Koran ini kemarin yang bersangkutan enggan berkomentar. “Kita belum bicara apa-apa tapi sudah ada informasi di luar,” katanya.

Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Kota Ambon akan melakukan evaluasi terhadap semua kinerja SKPD lingkup Pemkot Ambon.

“Pada saatnya tim Baperjakat akan memberikan informasi, kita belum kaji,” singkatnya.

Sebelumnya Walikota Ambon Richard Louhenapessy berjanji akan melakukan perombakan kabinetnya pada Januari 2014.

“Kalau perombakan birokrasi itu sudah pasti,” kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy di Islamic Centre, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, perombakan birokrasi  akan dilakukan secara ketat, karena pejabat yang mesti menduduki jabatan eselon II dan III merupakan pejabat yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara.

“Banyak pejabat di Pemkot Ambon yang telah pensiun makanya kita harus rombak karena ini merupakan agenda tahunan,” katanya.

Dia menjelaskan, perombakan birokrasi akan dilakukan secara arif dan bijaksana, karena selama ini ada pegawai yang dianggap layak namun tidak diangkat menjadi pimpinan SKPD.

“Kita akan lihat secara baik pegawai yang memiliki kompetensi dan loyalitas kerja yang baik, karena kebijakan ini akan diambil secara teliti,” akuinya. (RIN)