Pemkot Ambon Belum Terima Hasil Kelulusan K2

AMBON, INFO BARU--Pemerintah Kota Ambon hingga saat ini belum menerima hasil kelulusan pegawai honorer daerah yang masuk kategori 2 (K2) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen-PAN).

“Kita sementara menunggu hasil K2 dari pemerintah pusat (Pempus). Jadi hasilnya belum kita umumkan,” kata Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kepada wartawan di sela-sela penyerahan bantuan korban kebakaran, di seputaran Mesjid Raya Al-Fatah Ambon, Kamis (6/2) kemarin.

Walikota mengatakan, pihaknya bersama DPRD Kota Ambon telah menemui Kemen-PAN untuk meminta petunjuk CPNS K2. “Yang paling utama itu soal objektivitas dan kejujuran,” ujar Walikota.

Menurutnya, pendataan tenaga honorer oleh Badan Kepegawaian Kota (BKK)  harus dilakukan secara jujur dan objektif. “Saya tidak mau ada orang yang punya hubungan dengan birokrat, lalu dimasukan dan dijadikan sebagai tenaga honorer,” tandasnya.

Ia mengakui, pengangkatan tenaga honor yang dilakukan Pemkot Ambon berjalan mendadak, sehingga bisa jadi ada oknum-oknum yang tidak memiliki ketrampilan dalam suatu bidang, lalu dipaksakan untuk bekerja.

“Kita rekrut tenaga guru dan administrasi dalam situasi yang mendesak, makanya kebutuhan tersebut akan jadi problem buat kita,” ucapnya.

Dia juga mengakui, K2 bukan saja menjadi masalah utama bagi Pemkot Ambon, karena pengangkatan formasi umum sejak 2010 sampai 2014 belum dilaksanakan.

“Hingga kini sekitar 1.147 PNS sudah pensiun, dan pihaknya belum miliki kesempatan untuk dapat formasi umum,” ucapnya.

Ditambahkan, Menteri PAN telah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penerimaan bagi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K). Dimana P3K ini diangkat dalam kurun waktu tertentu, sehingga tidak ada kebijakan untuk pengangkatan tenaga honorer.

“Pengangkatan P3K dilakukan dalam waktu 3 sampai 5 tahun, apabila tidak memenuhi standar akan diberhentikan. Jadi sistemnya adalah pegawai kontrak,bukan lagi honorer,” terangnya.

Masalah CPNS K2, lanjut Louhenapessy, menjadi masalah Nasional sehingga pihaknya akan proaktif dalam mengambil keputusan, agar tidak ada CPNS yang merasa dirugikan.

“Masalah ini bukan sada di Kota Ambon saja, tapi seluruh Indonesia mangalami hal yang sama. Untuk itu kita betul-betul teliti dalam mengambil kesimpulan, karena berdasarkan persyaratan yang ada,  pasti ada yang lulus dan tidak lulus” katanya. (RIN)