Anak Maluku Harus Jadi Menteri
AMBON, INFO BARU--Koordinator Perkumpulan Anak Negeri Pulau Ambon (PAPA), Bartholumeus Diaz, kepada Info Baru di Ambon, Rabu (21/5) mengatakan, jumlah 1 juta lebih pemilih di Maluku harus dimanfaatkan secara baik masyarakat untuk tegas dalam menentukan pilihannya pada Pilpres Juli 2014 ini.
“Artinya masyarakat Maluku harus bersatu menyatakan sikap mulai dari sekarang, siapapun yang akan terpilih menjadi presiden RI 2014-2019 harus dapat menempatkan generasi terbaik asal Maluku untuk duduk di kabinet atau menjadi menteri. Ini adalah kontrak politik masyarakat Maluku terhadap Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta. Kepentingan kita adalah presiden yang terpilih wajib memasukan salah satu putra terbaik Maluku dalam kabinet,” ujarnya.
Artinya, masyarakat Maluku harus berani bersikap karena negara Indonesia bukan hanya ditentukan oleh luar Maluku semata (jawa).
Lanjutnya, Maluku mempunyai andil besar untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republin Indonesia (NKRI), tapi selama ini pemerintah pusat tidak pernah memperhatikan Maluku minimal mengakomodir putra Maluku menjadi menteri.
“Wajar jika sekian puluh tahun ternyata Maluku dengan jumlah pemilih yang kecil ini, ternyata tidak diperhatikan sumber daya manusianya. wajar pula kalau Maluku yang dianggap kecil harus bersuara keras dan tegas. Karena negara Indonesia bukan ditentukan oleh orang-orang dari daerah yang jumlah pemilihnya besar,” katanya.
Apabila tidak ada jaminan putra terbaik Maluku yang ditempatkan dalam kabinet presiden terpilih, maka wajar pula masyarakat Maluku harus bersikap tegas untuk tidak memberikan hak pilih pada Pilpres July 2014.
“Masyarakat harus bersikap sejak dini jangan terlambat. Silahkan seluruh elemen di Maluku mendiskusikan hal ini, dan harus mengambil keputusan bersama dalam menghadapi pilpres,’ ajaknya.
Menurut Diaz, tidak ada gunanya memilih Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta, jika tidak ada jaminan ada anak Maluku yang diakomodir menjadi menteri. “ Ingat walaupun tidak memilih disalahkan Undang-Undang, tetapi perjuangan untuk kepentingan Maluku juga tidak boleh disalahkan Undang-Undang, yang penting tidak melakukan maker,” celotehnya.
Kata dia, masyarakat Maluku akan terlambat jika hanya diam dan hanya bisa berwacana di rumah kopi semata, dan sering dibodohi oleh partai politik.
Untuk itu ia mengajak, sejak dini seluruh komponen masyarakat Maluku menyatukan sikap dan perbuatan, menyatakan masyarakat Maluku tidak memilih Jokowi-Jk atau tidak memilih Prabowo-Hatta, karena tidak ada jaminan untuk menempatkan anak daerah Maluku dalam kabinet presiden terpilih nanti.
Selain itu, kata dia, Partai Demokrat yang dipimpin SBY bisa bersikap netral dengan tidak mendukung Jokowi-Jk atau Prabowo-Hatta.
Sehingga wajar jika sikap tersebut juga dilakukan masyarakat Maluku untuk tidak memilih Jokowi-Jk atau Prabowo-Hatta. “Karena kepentingan masyarakat Maluku saat ini harus ada anak daerah Maluku yang direkrtut presiden terpilih masuk dalam kabinet,” katanya.
Menurutnya, berganing itu bukan hanya dari partai politik semata, namun hak terbesar khusunya masyarakat untuk berganing posisi menteri untuk salah satu terbaik di asal Maluku dapat diakomodir kelak oleh presiden terpilih.
“Kalau memberi dukungan tanpa syarat, stop dengan pembodohan politik terhadap masyarakat Indonesia. Membangun partai politik perlu biaya besar, jadi tidak ada dukungan tanpa syarat bagi calon presiden, begitupun satu suara mahal harganya dari masyarakat Maluku,” pungkasnya. (SAT)
