Buku Kurikulum 2013 Terbatas, Perpustakaan Maluku Siapkan Referensi
AMBON, INFO BARU--Kepala Perpustakaan Wilayah Provinsi Maluku, Femmy Sahetapy, yang dimintai tanggapannya oleh wartawan kemarin, seputar kurikulum 2013 mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan mendadak para siswa dan dewan guru, pihaknya telah mengantisipasinya dengan menyediakan referensi tambahan sebagai penunjang.
Hal itu disesuaikanb dengan bergulirnya tahun ajaran baru dalam proses belajar mengajar di semua jenjang sekolah di Indonesia mulai tingkat SD, SLTP hingga SLTA, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan telah menerapkan kurikulum baru yang berbasis kompetensi bagi dewan guru dan pelajar yakni kurikulum 2013.
Untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar dalam kurikulum 2013, pemerintah dengan seluruh upaya telah melakukan berbagai terobosan. Hanya saja ikhtiar pemerintah itu belum mampu memenuhi semua kebutuhan pendidikan bagi segenap pengajar maupun siswa di Indonesia khususnya lagi di Maluku.
Pasalnya, kebutuhan yang belum sepenuhnya dipenuhi yakni buku pegangan bagi siswa. Dimana sebahagian siswa sudah memperoleh buku pegangan dimaksud dan ada yang belum. Bahkan yang hal sama dialami oleh para guru di Maluku.
“Untuk buku yang belum ada, kami sudah mengantisipasinya yakni merujuk pada kurikulum dengan perangkat yang sama dalam struktur kurikulum itu sendiri. Lihat pokok-pokok bahasan yang harus diajarkan, semuanya itu dicari melalui buku referensi penunjang. Dan harus disusun sesuai bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa,” ujarnya.
Menurutnya, tugas perpustakaan tidak menyediakan buku paket namun hanya menyediakan buku referensi, sehingga ketika guru atau siswa mengalami kesulitan maka harus mencarinya di referensi.
Dikatakan, kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya (2012). Keharusan dalam kurikulum 2013, lanjut Sahetpay, guru tidak bisa duduk diam dan berdiam diri namun harus selalu aktif.
Dalilnya, guru adalah fasilitator dalam proses belajar mengajar, dan siswa mempunyai tugas mencari dan menemukan materi yang diajarkan guru.
“Untuk mengantisipasi semua itu, kini sudah ada buku referensi pada Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku. Tergantung apakah guru dan siswa mau memanfaatkan jasa Perpustakaan ataukah tidak,” tukasnya.
Menyangkut keterlambatan pengadaan sejumlah buku mata pelajaran kurikulum 2013 di sekolah-sekolah, menurut Sahetapy, hal itu telah berdampak terhadap proses belajar mengajar.
Sehingga hal tersebut sudah barang tentu mempengaruhi mutu proses belajar mengajar maupun mutu pendidikan.
Sehingga lanjutnya, pihak Perpustakaan Daerah Maluku, sudah mengantisipasinya dengan menyediakan buku-buku referensi dengan beragam judul.
“Ditaksir ada sekitar 2500 judul dengan jumlah sebanyak 7000 eksemplar,” katanya.
Sebenarnya Pemda Maluku sudah siap dengan menyediakan anggaran pendidikan hanya tergantung elaborasi kebijakan. Karena Perpustakaan Daerah Maluku sudah mengelaborasi kegiatan dimaksud dengan menyediakan 2500 judul buku referensi dan 7000 eksemplar untuk tahun 2014. (R0L)
