AMIHENA Minta Dinsos Maluku-Pemkab Malteng Transparan
AMBON, INFO BARU--Aliansi Mahasiswa Hena Lima (AMIHENA) meminta Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab-Malteng) untuk transparan soal anggaran atau dana bantuan Rp.10.000.000, yang dijanjikan kepada warga setempat. Pasalnya hingga kini dana yang rencananya diperuntuhkan bagi masing-masing korban di desa tersebut, belum juga direalisasi.
Untuk diketahui, pasca Dam Wai Ela di Desa Negeri Lima jebol, Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih menanganinya, namun setelah Mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu memasuki masa akhir jabatannya, masalah tersebut kemudian diserahkan kepada Pemkab Malteng.
“Setelah Pak Karel mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Maluku, persoalan Dam Wai Ela kemudian diserahkan ke Pemkab Malteng. Dan hingga kini, persoalan tersebut belum juga dituntaskan,” ungkap Ketua AMIHENA, Firdayani Soumena kepada Info Baru, Selasa (23/9).
Menurutnya, pada beberapa waktu lalu, salah satu fungsionaris dari Kementerian Sosial RI berkunjung ke Desa Negeri Lima. Dalam kunjungan itu dia mengungkapkan, ada anggaran yang nantinya akan diberikan kepada korban Dam Wai Ela.
“Menurut orang kementerian itu, dana yang akan diperuntuhkan kepada korban Dam Wai Ela sebesar Rp.10.000.000. Dan anggarannya akan diberikan langsung oleh Dinsos Provinsi Maluku,” kata Firda.
Ia mengaku, belum mengetahui secara pasti kapan anggaram tersebut di kucurkan ke masyarakat setempat. Karena yang jadi persoalan saat ini yakni, Dinsos Provinsi Maluku membutuhkan data akurat kependudukan dari Pemkab Malteng. Sementara Pemkab Malteng hingga kini belum memasukan data kependudukan warga desa setempat ke dinas terkait.
Bahkan sudah dua kali Dinsos Provinsi Maluku menyurati Pemkab Malteng terkait data-data itu, namun Pemkab setempat belum memasukannya. Padahal sudah dilakukan pendataan ke tempat-tempat pengungsian warga.
“Warga di desa kami sudah mengetahui dan berharap anggaran tersebut bisa diberikan kepada mereka,” terang Firda.
Ia mengakui, ada anggaran yang sudah dikucurkan pemerintah untuk pembangunan rumah warga, namun anggaran itu bukan berasal dari Dinsos Provinsi Maluku. Untuk itu, dia mendesak adanya transfaransi dari dinas terkait. Karena hingga detik ini Pemkab Malteng belum bisa berbuat apa-apa.
“Kalaupun anggaran itu ada, lantas kapan direalisasi?. Untuk itu, selain Dinsos Provinsi Maluku, kami juga meminta Pemkab Malteng untuk terbuka soal adanya anggaran itu,” desaknya.
Ia juga mengakui, pasca Dam Wai Ela jebol, hingga kini masyarakat baru tertangani kurang lebih 50 persen. Alasan tersebut, lantaran warga setempat masih berada di tenda-tenda pengungsian. “Selaku warga Negeri Lima, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemprov Maluku, karena telah banyak membatu termasuk memberikan tenda pengungsian kepada kami. Namun perlu diketahui, tenda yang diberikan itu kini telah lapuk dan rusak,” ungkpanya.
Diungkapkan, tenda yang diberikan pemerintah itu sejak 1 tahun yang lalu, sehingga sudah banyak yang mengalami kerusakan. Dan jika Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak menginjinkan warga setempat untuk membangun rumah darurat di kintal mereka karena alasan lokasi tersebut masih rawan bencana, lantas warga di desa tersebut mau membangun rumah mereka dimana?
Karena lokasi pengungsian itu adalah dusun warga lain, sehingga warga yang tidak memiliki dusun disekitaran lokasi tersebut kesulitan untuk membangun rumah darurat. “Warga yang tidak punya dusun disekitar wilayah itu, akan terus berjibaku di tenda-tenda pengungsian mereka. Sehingga itu, kami meminta dengan bijaksana, agar pemerintah bisa memperhatikan warga di tenda-tenda pengungsian itu,” pintanya.
Sekedar diinformasikan, terjangan Bendungan Wai Ela menghanyutkan sebanyak 470 unit rumah milik warga. Dan 5.227 orang dari 1.027 kepala keluarga (KK) harus mengungsi dilokasi yang tak jauh dari desa setempat. (TWN)
