Keberhasilan Pembangunan Sektor Pertanian Butuh Strategi Cerdas
AMBON, INFO BARU--Kepala Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan (BPPP) Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Muna Tualeka, Jumat (19/9) kepada wartawan mengatakan, untuk menopang keberhasilan pembangunan di sektor pertanian, dibutuhkan sebuah strategi yang cerdas, terpadu dan konsisten dari waktu ke waktu.
Menurutnya, hal itu diperlukan karena ada beberapa faktor yang berpengaruh langsung terhadap perkembangan di bidang pertanian misalnya kesuburan lahan, iklim, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), SDM Petani serta infrastruktur pendukung.
“Sistem usaha pertanian meliputi berbagai dimensi diantaranya Teknis, Ekologi, dan Sosial, serta berbagai faktor pendukung maupun penghambat. Olehnya, harus ada strategi terpadu untuk menggolkan keberhasilan pembangunan disektor pertanian,” kata Tualeka.
Dalam usaha di bidang pertanian, gangguan hama penyakit serta perubahan iklim yang ekstrim merupakan resiko yang terus membayangi keberhasilan usaha dibidang ini. Untuk itu perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan (ternak), merupakan bagian yang tidak bias dipisahkan dalam sistem produksi pertanian karena merupakan bagian integral dari sistem usaha dan agribisnis.
Sementara itu, untuk menangani berbagai gangguan OPT, saat ini Indonesia telah memiliki konsep dasar yakni sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). “Konsep ini telah menjadi kebijakan pemerintah di bidang perlindungan tanaman,” terangnya.
Dikatakan, sistem pengendalian dimaksud tidak hanya mengandalkan satu teknik pengendalian saja, namun harus memadukan beberapa teknik pengendalian serta lebih menekankan kepada pengelolaan agroekosistem.
Menurutnya, hal itu dilakukan sejalan dengan Good Agriculture Prachties (GAP) dan sistem pertanian berkelanjutan.
“Dalam perkembangan dan penerapannya, PHT di Indonesia dijumpai berbagai kendala yang cukup berat diantaranya aspek petani, aspek petugas, komoditas, dan tipe ekosistem serta dukungan sub-sistem lainnya,” ujarnya.
Untuk meningkatkan dan mengembangkan PHT, lanjutnya, diperlukan keterlibatan berbagai pihak atau stakeholders dibidang perlindungan tanaman (petani, petugas lapangan, pemerintah daerah dan pusat, pihak pengusaha/swasta, pakar, lembaga penelitian/ perguruan tinggi, dan lainnya).
lanjutnya, peran aktif dari seluruh stakeholders itu perlu dipresentasikan dan disinergikan dalam suatu wadah atau forum agar lebih terkoordinasi secara optimal.
“Wadah tersebut telah terbentuk dan aktif sejak lama yakni Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI),” bebernya.
Dikatakan, MPTHI yang dideklarasikan pada 8 September 2003, merupakan suatu wadah organisasi profesi yang dapat mengaktulisasikan peran masyarakat terhadap perlindungan tumbuhan dan hewan.
“MPTHI merupakan partner pemerintah dalam menetukan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan tumbuhan dan hewan. Sehingga keberhasilan pembangunan pertanian dapat bersinergi disemua subsector,” pungkasnya. (R0L)
