Rahakbauw: Terkait PI 10 Persen, Kami akan Temui Jokowi
AMBON, INFO BARU--Anggota DPRD Maluku, Richard Rahakbauw menegaskan, pihaknya bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku akan kembali memperjuangkan Participation Interest (PI) 10 Persen dari pengelolaan minyak dan gas Blok Masella, di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Untuk memperjuangkan hal tersebut, DPRD Maluku akan menemui Presiden RI Terpilih, Joko Widodo di Jakarta. “Setelah Pak Jokowi dilantik pada 20 Okteber 2014 nanti, kami langsung akan menemuinya. Maksudnya, kami akan melakukan tatap muka bersama beliau (Presiden-red),” katanya kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (22/9).
Tujuan dilakukannya tatap muka itu, lanjut Rajhakbauw, untuk mendesak Presiden Jokowi guna menpercepat realisasi PI 10 Persen itu.
Sekedar diinformasikan, DPRD Maluku menilai perjuangan PI 10 selama ini, kurang maksimal, sehingga harus dipresur kembali. Dan terkait hal tersebut, belum lama ini mantan Wakil Anggota DPRD Lucky Wattimury perna mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pimpinan PT. Maluku Energy dan PT. Marsella Energy di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, kata Wattimury, ditemui sejumlah masalah yang harus diselesaikan terkait perjuangan PI 10 persen. “Harus diakui, kalau terkait hal tersebut, ada masalah yang harus diselesaikan bersama Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM RI, sehingga wajar jika PI 10 persen itu, hingga kini belum bisa diraih,” katanya.
Kedepan, Pemda dan PT. Maluku Energy tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Dikatakan, jika Pempus merestui PI 10 persen, Maluku mendapat dana yang cukup banyak untuk kegiatan pembangunan di daerah ini.
Menurutnya, Maluku urutan ketiga termiskin secara nasional. “Jika kita mendapat PI 10 persen, maka setidaknya, bisa mengeluarkan Maluku dari garis kemiskinan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Moluccas Economic Reform Institute (MOERI) Tammat R Talaohu, menilai mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu tidak mampu bertahan menghadapi isu PI 10 persen yang mengharuskan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku menyiapkan anggaran sebesar Rp. 14 triliun.
Gubernur tidak boleh menyerah, minimal ada konpensasi atas lepasnya Blok Masella. “Yang dikhawatirkan adalah, bola dimainkan Ralahalu tidak membawa keuntungan apapun bagi daerah. Isu Blok Masella sangat strategis. Bahkan diduga kuat terjadi konspirasi tingkat tinggi antar pejabat dari Negara-negara yang berkepentingan dan perusahaan besar migas dunia,” katanya waktu itu. (TWN)
