Gubernur Tunjuk Kosnaedi Sebagai Ketua Tim Mediasi Porto-Haria

AMBON, INFO BARU - Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu pada Selasa (25/6) kemarin menunjuk Kolenel Infantri Aset Kusnaedi sebagai ketua Tim Mediasi Porto-Haria.

Kusnaedi kepada wartawan mengatakan, Gubernur Maluku telah membuat surat kepada beberapa personil baik dari pemerintah daerah (Pemda), Polda Maluku maupun Militer.

Dia mengatakan, dalam isi surat Gubernur Maluku tersebut, dirinya ditetapkan sebagai Ketua Tim Mediasi penyelesaian bentrok Porto-Haria.

“Pak Gubernur telah menunjuk diri saya sebagai Ketua Tim Mediasi penyelesaian bentrok Porto Haria. Tapi bukan berarti saya bekerja sendiri, karena saya akan dibantu oleh Pemda dan Polda Maluku,” katanya.

Menurut Kusnaedi, pihaknya akan membentuk dan mengambil langkah-langkah guna secepatnya menyelesaikan bentrok di kedua desa tersebut. Dalam kebijakan penyelesaian ini, pihaknya akan tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 dan inpres Nomor 2.

Pada operasional penyelesaian bentrok warga ini, pihaknya akan lebih awal menangani kasus di Porto-Haria, kemudian akan dilanjutkan ke Desa Mamala dan Morela.

“Empat desa yang terlibat bentrok ini akan diselesaikan secara baik, kita akan pakai konsep yang sama, mengingat keempat desa ini berada di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Sementara untuk strategisnya, lanjut Kusnaedi, pihaknya juga sudah menyiapkan beberapa tahapan, satu diantaranya yakni tahapan rehabilitasi.

“Jadi kita akan pakai semua pendekatan dan indikator dalam menyelesaikan persoalan yang selalu meresakan masyarakat. Seperti pendekatan keamanan, kesejataraan dan pendekatan keagamaan serta pembangunan,” terangnya.

Sementara untuk langka konkritnya, mereka akan pungsikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk diketahui saat ini pihaknya baru menggunakan pendekatan keamanan.

Karena pihaknya masih mempelajari apa yang menjadi akar masalah dalam persoalan yang ini. Pada intinya dia mengatakan, proses ini akan diselesaikan secara bersama dengan menggunakan hukum adat.

“Intinya kita akan menyelseasikan duduk persoalan warga yang terlibat bentrok ini dengan menggunakan pendekatan hukum adat,” tandasnya. (*)