Ralahalu: Tarik Investor Butuh Strategi Promosi

AMBON, INFO BARU - Gubernur Karel Albert Ralahalu mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku saat ini tidak dapat mengandalkan promosi investasi dengan hanya berbasiskan komoditi unggulan.

Karena potensi yang dimiliki provinsi ini juga dimiliki oleh daerah lain dan menjadi primadona dalam menarik Investor ke daerahnya masing-masing.

Sehingga, untuk menjemput investor ke daerah ini, diperlukan strategi promosi yang tepat dengan menawarkan berbagai insentif dan kemudahan, serta kesiapan aparatur baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dan hal ini, lanjut Ralahalu, perlu ada profesionalisme pada bidang pelayanan penanaman modal, sehingga dapat menjadi daya saing investasi bagi Maluku.

Ralahalu juga menegaskan, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat ini telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan amanat konstitusi yang mendasar.

Menurutnya, pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, merupakan konstitusi yang mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Keinginan untuk melakukan investasi di Maluku, tentunya telah diperkirakan secara matang oleh investor, mengingat kondisi Maluku pada umumnya sudah aman. Sementara pada sisi lain, Maluku memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, terutama di bidang Perikanan, Perkebunan, Pariwisata dan Pertambangan serta sumber daya alam Lainnya yang belum teridentifikasi,” kata Ralahalu kepada wartawan, akhir pekan kemarin.

Lanjutnya, dalam era otonomisasi, persaingan antar daerah semakin ketat, dimana masing-masing berupaya untuk menarik investor sebanyak mungkin dengan memberikan insentif serta kemudahan-kemudahan kepada investor (penanam modal), agar dapat menggairahkan minat Investor menanamkan modalnya.

Sementara itu Kepala Sub Bagian Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Aries Indanarto mengatakan, arah kebijakan pembangunan investasi periode 2010-2014, mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik.

Selain itu, mendorong penanaman modal asing bagi daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastuktur fisik dan pendukung yang memadai. Agar investasi yang akan dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran rakyat.

Menurutnya, pencapaian target investasi tersebut tentunya memerlukan berbagai penataan dan penyempurnaan yang berkelanjutan, guna terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan bagi penanaman modal, serta memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menegah dan koperasi.

Sementara dari sisi pemerintahan dan daya saing perekonomian, perlu adanya aspek pelayanan public dan dunia usaha, agar dapat mewujudkan pelayanan yang mudah, efisien, cepat dan bermutu. (*)