Pertanggungjawaban Jatah BBM di Ambon Bermasalah
AMBON, INFO BARU--Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengaku selama ini pertanggungjawaban jatah uang untuk pengisian Bahan Bakan Minyak (BBM) mobil dinas di lingkup Pemerintah Kota Ambon bermasalah.
“Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa ada masalah dalam pertanggungjawaban penggunaan BBM,” kata Walikota kepada wartawan di Ambon, Selasa (22/7).
Menurutnya, setiap tahun mobil dinas di lingkup Pemkot Ambon memperoleh jatah uang untuk pengisian BBM, namun kesulitan dalam pertanggungjawaban. “Selama ini kita mendapat jatah uang untuk pengisian BBM dan ternyata pertanggungjawabnnya susah,” katanya.
Pihaknya akan bekerjasama dengan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Ambon untuk meningkatkan managemen pengelolaan transportasi.
“Kita ambil kebijakan untuk kerjasama dengan sejumlah SPBU agar semua kendaraan pemkot tidak lagi mendapat uang tunai tetapi melakukan pengisian BBM di SPBU. Nantinya SPBU yang melakukan penagihan di Pemkot sehingga pertanggungjawaban tidak lagi bermasalah,” katanya.
Kerjasama dengan SPBU dilakukan agar membantu pemkot Ambon dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. “Kerjasama dengan SPBU juga bisa kita upayakan sehingga membantu transparansi dan efektifitas penggunaan dana-dana yang ada di Pemkot,” katanya.
Sesuai kebijakan Pemerintah Pusat seluruh kendaraaan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menggunakan BBM non subsidi bayprime atau pertamax. Namun, penggunaan BBM non subsidi belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah kota ambon. Kendati demikian, lanjut Walikota, tahun 2014 pihaknya akan menggunakan BBM non subsidi untuk mobil keluaran baru.
“Kita tahun ini mulai coba gunakan pertamax, terutama untuk keluaran mobil terakhir di Pemkot. Mobil dinas yang duluan dipakai menggunakan BBM jenis premium,” katanya. (RIN)
