Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Desentralisasi Menjadi Primadona Pertumbuhan Perekonomian Maluku

Boy R. Sangadji.
INFO BARU--Program desentralisasi adalah salah satu program yang dikembangkan di 11 Kabupaten/Kota di Maluku, guna menghidupkan masyarakat pedesaan, serta Badan Pengurus Cabang (BPC) di daerah-daerah, sehingga menciptakan sebuah perekonomian daerah lebih baik.

Untuk menahkodai pengusaha muda di 11 Kabupaten/Kota, banyak tantangan yang akan dihadapi, namun dengan seribu pengalaman dibidang organisatorik kiranya mampu mengatasi dan membawa Hipmi Maluku kedepan untuk lebih dikenal di kanca nasional.

Hipmi kedepan banyak tantangan yang dihadapi guna menuju sesuatu yang lebih baik, untuk itu saya jika terpilih menjadi ketua BPD Hipmi Maluku akan fokus pada desentralisasi program yang dibuat di 11 Kabupaten/Kota di Maluku.

Kabupaten sebagai penyangga ekonomi provinsi harus diberikan ruang khusus dalam rangka menciptakan sebuah perekonomian loka yang baik, karena Kabupaten merupakan daerah suplai hasil peternakan dan pertanian yang menjadi daerah konsumsi di perkotaan.

Guna menciptakannya tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah untuk memajukan Maluku lebih baik dari segi perekonomian. Untuk itu keberpihakan pemerintah dalam rangka menciptakan kebijakan tersebut harus pro untuk disentralisasi terutama di daerah kabupaten, mengingat Maluku memilik daerah perairan lebih luas dari daratan.

Perikanan menjadi salah satu primadona untuk mempromosikan hasil laut yang ada di Maluku, sehingga bisa mendatangkan para investor asing guna menanamkan modal di Maluku, hal ini tentu membuka lapangan kerja bagi putra-putri di Maluku.

Untuk itu pemerintah harus menyediakan inprastruktur perikanan yang massal yang bisa menjangkau hingga ke desa-desa dan pelosok, kemudian pemerintah membangun inprastruktur untuk menarik investor dan membangun industri khususnya dibidang perikanan dalam rangka mengurangi tingkat pengiriman barang yang begitu mahal, sehingga masyarakat mempunyai  hasil tentunya bisa  dijual perkotaan.

Degan cara itu para Nelayan yang ada di pesisir pantai di 11 Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kualitas tarap hidup yang lebih bagus, sehingga kualitas ekonomi bagus, tentunya menjamin biaya pendidikan bagi nelayan pesisir yang ada di daerah yang kaya dengan hasil laut dan rempah-rempah ini.

Factor pariwisata juga menjadi factor penentu mengembangkan Hipmi di Maluku, dimana  daerah Maluku memiliki banyak pantai yang indah, tentu akan mendorong pemerintah untuk menyediakan inprastruktur berupa hotel, guna menarik para investor.

Untuk mengembangkan hal tersebut, kedepan Hipmi Maluku akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam mempromosikan aset pariwisata dengan hamparan pasir putih yang indah, tentunya tidak kalah jauh dengan daerah lain di Indonesia. Salah satunya adalah mengikuti momen-momen nasional dengan mengadakan stang-stang khusus di kegiatan nasional di Jakarta, sehingga  menarik para investor di Jakarta dapat menanamkan modalnya di Maluku. (*)