Niat Jokowi Untuk Maluku Baik
AMBON, INFO BARU--Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, saat Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Surabaya pekan kemarin, berjanji akan mengalokasikan 3 triliun per tahun untuk pengendalian dan membangun sektor Keluatan dan Perikanan di Maluku.
Direktur Eksekutif Moullucas Economy Reform Institute (MOERI), Tammat R Talaohu, saat dimintai komentarnya oleh Info Baru di Ambon, Sabtu (6/9) menilainya sedikit berbeda. Bahkan memberikan isyarat kepada elemen masyarakat Maluku. “Kebijakan Presiden Terpilih itu harus kita hati-hati menyikapinya,” ujarnya.
Alasannya, Pemerintah Pusat selama ini sering tidak konsisten terhadap daerah, khususnya Maluku.
Pasalnya, banyak janji yang selama ini diumbar pempus tapi tidak mampu diimplementasikan.
“Pak Jokowi tidak seperti itulah. Karena Pemerintahannya baru mau dimulai. Kalau 3 triliun per tahun, saya kira anggarannya cukup besar. Tapi, apa secara teknis bisa diimplementasikan,” sergahnya.
Sedikit merujuk UU Nomor 6 ahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang mengamanatkan setiap Desa di Indonesia akan memperoleh 600 juta sampai 1,5 Miliar.
“Nah ini dulu yang dilaksanakan oleh Pempus. Anggaran 1,5 miliar itu jumlah yang banyak. Karena ini amanat UU,” warningnya.
Lanjutnya, secara teknis apakah keuangan Pemerintah Pusat (APBN-Red) misalnya, cukup kuat untuk menambah anggaran 3 triliun per tahun khusus untuk pengendalian sector keluatan dan perikanan di Maluku atau tidak.
“Oleh karena itu, kita harus berhati-hati menanggapi rencana Pempus atau Presiden terpilih akan mengalokasikan 3 triliun per tahun ke Maluku tersebut,” timpalnya.
Meski demikian, secara positif ia menilai kebijakan atau rencana penambahan anggaran 3 triliun Pempus ke Maluku itu memang baik namun bisa atau tidak dilaksanakan oleh Jokowi.
Sementara itu, rencana penambahan 3 triliun ke Maluku oleh Jokowi kurang tepat atau berbenturan dengan situasi perekonomian nasional, yang saat ini tidak begitu baik.
Pertimbangannya, kata Tammat, APBN tahun anggaran 2015 masih berkisar 1.900 triliun lebih. Sehingga ia memprediksikan beban terbesar APBN 2015 itu, hanya akan menambal beban supsidi, pokok hutang serta membayar sejumlah hutang Negara yang kini telah jatuh tempo.
“Menurut hemat saya, APBN 2015 hampir seperduanya akan digunakan untuk menambal subsidi dan membayar pokok hutang serta sejumlah hutang Negara yang sudah jatuh tempo. Kondisi APBN yang tidak cukup sehat itu, apakah kebijakan Jokowi menambah 3 triliun ke Maluku bisa jalan apa tidak,” paparnya.
Lantas secara politik apa tanggapan anda atas kebijakan tersebut, ditanya demikian, Tammat menyatakan, memang Jokowi selama ini dikenal pemimpin yang merakyat.
Kekhawatirannya, jangan sampai kebijakan tersebut adalah bagian untuk mempertahankan citera kerakyatan Presiden RI ketujuh tersebut.
“Tetapi niat pak Jokowi itu akan baik, bila bisa diimplementasikan secara nyata ke Maluku. Masyarakat Maluku jelas sangat menyambut positif hal itu. Hanya beberapa kendala seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu akan menjadikan Pempus dilema dengan kebijakannya. Karean tambahan 3 triliun juga akan membebani APBN 2015,” tandasnya.
Tammat kembali mengingatkan kembali Pemerintah Pusat segera menjadikan Maluku sebagai kawasan Lumbung Ikan Nasional (LIN), Provinsi Kepulauan dan PI 10 persen untuk Maluku dari gas alam di Blok Masela harus direalisasikan.
“Saya kira, kalau tambahan anggaran seperti kebijakan Presiden terpilih itu tidak direalisasikan juga tidak masalah. Kebutuhan Maluku saat ini, pemerintah Pusat harus mewujudkan Maluku sebagai kawasan Lumbung Ikan Nasional, Percepatan Provinsi Kepuluaun dan hak PI 10 persen melalui Gas Alam di Blok Masela. Karena tiga hal ini, sudah lama diimpikan oleh masyarakat Maluku,” pungaksnya. (MAS)
