Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Maluku Ancam Revolusi

AMBON, INFO BARU - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Darussalam (BEM-Unidar) Ambon, STIA ALAZKA, dan Fosis Maluku, Senin (17/6) kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa ini, dalam rangka menolak kebijakan pemerintah pusat (Pempus), terkait akan dinaikannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam orasinya, mahasiswa menilai kebijakan yang diambil Pempus cukup rasional, namun disisi lain kebijakan itu terlalu membebankan kondisi ekonomi masyarakat lemah, apalagi masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

Mahasiswa bahkan menegaskan jika pemerintah tetap berinisiatif untuk menaikan harga BBM, maka sama halnya dengan pemerintah menawarkan kebangkitan revolusi.

“Jika pemerintah tetap menaikan harga BBM, maka revolusi adalah jalan satu-satunya,” tegas Koordinator, Malik Raudi Tuasamu dalam orasinya.

Sebelum menuju kantor Gubernur Maluku, mahasiswa sempat melakukan aksinya di depan Gong Perdamaian Dunia (GOPE). Aksi ini juga sempat membuat kawasan sekitar mengalami kemacetan. Pantauan Info Baru, terhambatnya arus lalu lintas, karena mahasiswa melakukan pemblokiran jalan.

Aksi pemblokiran jalan yang dilakukan mahasiswa ini lantaran, keinginan mereka untuk menemui Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dihalangi aparat kepolisian dan satuan polisi pamom praja (Satpol PP) di depan gerbang masuk, Kantor Gubernur Maluku.

Dalam aksi tersebut, sempat terjadi ketegangan antara pihak kepolisian dan massa pendemo, namun aksi yang nyaris terjadi baku hantam itu tak berlangsung lama, hanya berselang beberapa menit.

Sekitar 10 menit mahasiswa melakukan pemblokiran jalan dan adu mulut dengan aparat kepolisian, mahasiswa kemudian dipersilakan masuk untuk menemui Gubernur Maluku.

Sementara itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, yang menyusuli aksi tersebut, sempat diwarnai dengan adanya aksi saling dorong yang berimbas pada baku hantam.

Awalnya terjadi aksi saling dorong antara pihak kepolisian dengan pendemo, namun tidak menahan emosi karena ulah mahasiswa yang dinilai terlalu berlebihan, salah satu anggota polisi kemudian memukul salah satu mahasiswa.

Aksi petugas polisi itu kemudian memancing amarah pendemo. Untuk diketahui aksi tersebut tidak hanya dipicu oleh adanya aksi pemukulan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, namun berdampak dari aksi pendemo yang memaksa masuk ke Kantor Gubernur Maluku.

Selain itu aksi ini juga dipicu lantaran pendemo tidak percaya dengan ungkapan Kepala Kesejahteraan Bangsa, politik dan masyarakat (Kesbanglimas) Provinsi Maluku, yang mengatakan Gubernur Maluku tidak berada di tempat.

Aksi ini baru selesai setelah Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Soeharwiyono menyuruh bawahannya untuk menahan emosi mereka.

Dalam kesempatan itu, Soeharwiyono juga meminta pengertian dari mahasiswa, karena Gubernur Maluku tidak berada di tempat alias dinas ke luar daerah.

“Saya mintakan agar, kita semua dapat menahan emosi. Saat ini Gubernur Maluku tidak berada ditemapat,” kata Soeharwiyono.

Setelah mendengar penjelasan dan arahan dari Soeharwiyono, mahasiswa kemudian bersama Kesbapol melakukan kesepakatan bersama untuk menindak lanjuti hal tersebut.

Namun kesepakat itu bukan berarti membatasi ruang gerak mereka untuk melanjutkan aksi demonstran. Pasalnya peryataan sikap GMKI yang di ketuai Mezach Andre Luturmas itu tidak diserahkan kepada pihak pemeritahan Maluku.

Argumentasi yang mendasari penolakan kenaikan BBM tersebut berangkat dari pemikiran konsepsi Negara kesejahteraan yang di anut oleh Negara-Negara di dunia saat ini.

Konsepsi Negara kesejahteraan tersebut yang menjadi salah satu tujuan NKRI yang termaktub dalam UUD 1945. Olehnya itu, mereka menolak kenaikan harga BBm dan menuntut pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energy minyak sehingga Indonesia berdaulat atas energy. (*)