Hasil UKG, Maluku Peringkat 32 Nasional

AMBON, INFO BARU - Miris memang, kendatipun dana APBD Maluku  yang digelontorkan untuk pengembangan mutu pendidikan di Maluku sudah melampaui target 20 % sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, namun belum mampu meningkatkan mutu tenaga pendidik di daerah ini.

Pasalnya, dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) tahun 2013, ternyata belum berhasil meningkatkan peringkat UKG Provinsi Maluku secara nasional dari urutan 32 tahun 2012.

Buktinya,  di tahun 2013 saat dilakukan UKG ternyata secara nasional Maluku masih tetap terpaut pada posisi ke 32 dari 33 Provinsi dengan nilai rata-rata 37, 97, padaha LPMP sebagai Lembaga resmi yang bertugas menjamin dan meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun siswa di daerah ini seharusnya bertanggung jawab menganalisa perkembangan mutu pendidikan di Maluku.

‘’LPMP seharusnya membuat terobosan dengan menganalisa hasil UKG tahun lalu, dan berupaya untuk mencari kelemahan untuk memperbaiki sekaligus mempersiapkan potensi sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik menghadapi UKG di tahun 2013, agar bisa meningkatkan mutu kelulusan UKG secara nasional,’’ ujar salah satu pemerhati pendidikan di daerah ini yang meminta namanya tidak dikorankan kepada Info Baru di Ambon kemarin.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan dana yang cukup besar untuk penyelenggaraan UKG ini, dengan harapan hasil dan mutunya bisa ditingkatkan, namun kenyataannya, harapan tersebut sirna dengan peringkat 32 nasional yang diraih Provinsi Maluku dalam UKG tahun 2013.

Pengalaman UKG tahun 2012 lalu, lanjutnya lagi, setelah dilaporkan kepada Gubernur Maluku langsung direspon dengan mengundang Rektor Unpatti, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Maluku, DPRD Kabupaten/Kota dan  Bupati/Walikota se Maluku untuk melakukan rapat koordinasi guna membahas persoalan ini.

Dalam Rakor tersebut dibahas berbagai terobosan, termasuk meminta kesediaan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pengalokasian anggaran untuk mendukung dan mensuport peningkatan kualitas pendidikan termasuk UKG dan mutu kelulusan siswa di Maluku.

‘’Namun, setelah Rakor tersebut justru tidak membuahkan hasil buktinya hasil yang diraih Provinsi Maluku secara nasional terpaut pada peringkat ke 32 dari 33 Provinsi di Indonesia, dan berada satu tingkat dibawah Provinsi Papua,’’ kesalnya.

Dikemukakan, satu hal yang dianggap paling membingkuan adalah kendatipun dana Pendidikan yang dialokasikan pada APBD Provinsi Maluku sudah melebihi ambang batas 20 %, begitupun tingkat kelulusan siswa dari tahun ke tahun meningkat, namun kualitas tenaga guru di Maluku justru terpuruk secara nasional.

Sudah saatnya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) memperhatikan masalah ini secara serius, dengan melakukan berbagai terobosan sekaligus menganalisa kekurangan dan kelemahan yang dialami Guru di daerah ini untuk diperbaiki.

‘’Jika dari hasil analisa, ternyata ada kekurangan pada SDM nya, maka harus dibuat berbagai program peningkatan kualitas tenaga Pendidik. Begitupun jika kekurangannya dari sisi anggaran, maka harus dialokasikan secara bersama mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hingga Provinsi untuk mendukung peningkatan kualitas guru di daerah ini,’’ pungkasnya.

Menurutnya,  jika tenaga guru berkualitas maka akan berpengaruh pada mutu kelulusan siswa, sebaliknya jika kualitas tenaga guru rendah maka mutu kelulusan siswa pun menurun.

Lebih lanjut dia berharap, Gubernur Maluku Karel Alberth Ralahalu, dapat memperhatikan masalah ini, agar ke depan dapat memperbaiki mutu kelulusan UKG di Maluku secara nasional. (*)