Kinerja Jefry Pattiasina Harus Dievaluasi

AMBON, INFO BARU - Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara belakangan menjadi sorotan public. Pasalnya berbagai dugaan KKN maupun pekerjaan yang kurang beres mulai disoroti berbagai LSM, termasuk Parlemen Watch.

Melihat berbagai perkembangan yang ada di Provisni ini, lebih khususnya Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara, Kepala Balai Jefry Pattiasina sudah diangkat kurang lebih 7 tahun lalu.

Dari kinerja Balai sejak dibentuk yakni tahun pertama dan kedua masih dinilai bagus, artinya dengan sistem manajemen yang dianggarkan melalui pemerintah pusat, tapi sampai dengan tiga tahun terakhir Balai Jalan dan Jembatan Nasional mengalami persoalan.

‘’Banyak kegiatan yang dikhususkan terkait pekerjaan jalan dan jembatan menemui banyak masalah karena kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan sistem mekanisme pelelangan baik secara administrasi maupun pekerjaan yang ada di lapangan,’’ tandas Wakil Ketua Parlemen Watch Maluku bidang Investigasi Fredy Lasol kepada Info Baru di Ambon sabtu (15/9).

Menurutnya, dari berbagai pantauan, termasuk Parlemen Watch Indonesia Provinsi Maluku, yang merupakan salah satu NGO yang diberikan kewenangan oleh undang-undanguntuk mengontrol kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan khsusnyya di Maluku.

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan Balai Jalan dan Jembatan Nasional Maluku dan Maluku Utara, terbukti beberapa waktu lalu, terjadi demonstrasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Balai Jalan dalam hal ini saudara Kepala Balai Jefry Pattiasina.

‘’Proyek-proyek yang terjadi di pulau Seram khususnya di Tehoru, dimana pembangunan jembatan di Tehoru menurut penilaian masyarakat, ada kebohongan dalam pembangunannya, sehingga mereka melampiaskan ketidakpuasannya melalui dua kali aksi demonstrasi di kantor Balai Jalan dan Jembatan Nasional di Poka,’’ paparnya.

Bukan saja pekerjaan yang dilaksanakan di Pulau Seram, tapi pekerjaan jalan lingkar pulau Wetar dengan anggaran kurang lebih Rp. 20 Milyar, hingga kini terbengkalai, sehingga ada dugaan kuat terjadi kong kali kong antara pimpinan Balai dengan kontraktor yang menangani pekerjaan jalan lingkar wetar  tersebut.

Jadi, lanjutnya lagi, kontraktor dimenangkan sesuai dengan mekanisme yang ada, tapi terselubung di dalamnya kong kali kong antara kontraktor dengan pimpinan Balai Jalan dan Jembatan dan indikasi ini sangat kuat.

Ketika persoalan ini dilaporkan ke Polda Maluku sebagai kasus pidana, hasil pemeriksaannya hingga kini tidak ada bukti dan tidak diketahui public, oleh sebab itu kami minta Kapolda Maluku Brigjen Polisi Muktiono segera memerintahkan anak buahnya untuk kembali membuka kasus ini.

‘’Kasus ini harus dibuka transparan ke publik, agar masyarakat khsusnya di Kabupaten Maluku Barat Daya harus mengetahui persis persoalan ini, khsusnya masyarakat pada beberapa Desa di pulau Wetar dimana akses mereka ke kota harus melalui jalan raya,’’ ujarnya.

Selain itu, pada musim timur sangat sulit untuk masyarakat datang ke kota melalui jalur laut, sehingga jalur jalan ini harus diselesaikan, apalagi jalan merupakan urat nadi perekonomian.

Yang perlu dipertanyakan adalah ketika salah satu kontraktir yang ditugaskan untuk menangani pekerjaan jalan lingkar wetar, tidak pernah melakukan pekerjaan itu. Buktinya, mobilisasi alat-alat berat tidak pernah dilakukan ke sana.

‘’Pertanyaannya, kalau pekerjaan itu tidak dilakukan mengapa dana sekitar Rp. 4 Milyar dicairkan kepada kontraktor. Ada indikasi apa dibalik semua ini. Siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini, apakah PPK, Satker atau kontraktor. Namun semuanya terpulang kepada kebijakan Kepala Balai Jalan dan Jembatan, Jefry Pattiasina,’’ tandasnya.

Oleh sebab itu, sudah saatnya Kepala Balai ini harus dievaluasi kinerjanya karena harus ada reorganisasi dalam tubuh Balai Jalan dan Jembatan Nasional  Maluku dan Maluku Utara.

‘’Kita minta Menteri Pekerjaan Umum melalui Dirjen Bina Marga mengevaluasi kembali kinerja Kepala Balai Jalan dan Jembatan Nasional Maluku dan Maluku Utara Jefry Pattiasina, karena terlalu lama bertahan di satu tempat sehingga perlu adanya rotasi kepemimpinan,’’ tegas Lasol.

Karena  ada indikasi kerugian negara yang cukup besar di institusi jalan dan jembatan nasional, maka  BPK diminta melakukan audit investigasi terhadap anggaran yang dikucurkan negara bagi Balai Jalan dan Jembatan nasional Maluku dan Maluku utara.

Dana yang digelontorkan bagi jalan dan jembatan nasional ini berjumlah triliun rupiah. Sehingga harus dirinci dan dibuka berapa besar anggaran pembangunan yang diserap di Maluku Utara, begitupula di Maluku harus dipaparkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dengan besaran anggarannya sejak dilantik sebagai Kepala Balai jalan dan Jembatan hingga kini kepada publik secara transparan.

‘’Kenapa selama ini tidak pernah transparan. Ada apa sebenarnya . Pilisi dan Jaksa harus berperan aktif melakukan investigasi mengusut semua indikasi ini termasuk kegagalan-kegagalan proyek jalan di Pulau Wetar dan jembatan di Tehoru,’’ ujarnya.  (RAE)