Lima Kabupaten/Kota Masuk Prioritas Daerah Perbatasan
AMBON, INFO BARU - Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, terdapat lima Kabupaten/Kota yang masuk dalam prioritas daerah perbatasan, untuk pengawasan peyaluran narkoba di Maluku.
“Lima daerah tersebut, yakni Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabuparen Seram Bagian Timur (SBT),” ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Provinsi Maluku Beny Pattiasina kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin. Menurutnya, kelima daerah tersebut merupakan wilayah yang sangat berpotensi masuknya kapal-kapal asing. Ini merupakan daerah-daerah yang peredaran narkobanya sangat besar, mengingat masuknya narkoba di Maluku lebih banyak lewat jalur laut.
Jelasnya, salah satu hambatan dalam pengamanan penyaluran narkoba adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dimana tenaga yang ada di BNN sangat terbatas. Sehingga tidak mampu memback up pengamanan baik darat maupun laut.
“Untuk SDM, kami selalu melakukan koorsdinasi dengan Polda Maluku terkait pengamanan,” pungkasnya.
Ungkap Pattiasina, tenaga yang ada di BNN saat ini untuk pegawai tetap 46 orang 7 osorsing, dan 11 osorsing operasional.
Selain itu, untuk penanganan ini perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dan kabupaten/kota, sehingga penanganan narkoba di Maluku, bisa teratasi secara baik. (*)
“Lima daerah tersebut, yakni Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabuparen Seram Bagian Timur (SBT),” ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Provinsi Maluku Beny Pattiasina kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin. Menurutnya, kelima daerah tersebut merupakan wilayah yang sangat berpotensi masuknya kapal-kapal asing. Ini merupakan daerah-daerah yang peredaran narkobanya sangat besar, mengingat masuknya narkoba di Maluku lebih banyak lewat jalur laut.
Jelasnya, salah satu hambatan dalam pengamanan penyaluran narkoba adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dimana tenaga yang ada di BNN sangat terbatas. Sehingga tidak mampu memback up pengamanan baik darat maupun laut.
“Untuk SDM, kami selalu melakukan koorsdinasi dengan Polda Maluku terkait pengamanan,” pungkasnya.
Ungkap Pattiasina, tenaga yang ada di BNN saat ini untuk pegawai tetap 46 orang 7 osorsing, dan 11 osorsing operasional.
Selain itu, untuk penanganan ini perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dan kabupaten/kota, sehingga penanganan narkoba di Maluku, bisa teratasi secara baik. (*)
Posting Komentar untuk "Lima Kabupaten/Kota Masuk Prioritas Daerah Perbatasan"