Bongkar Ratusan Lapak, Pemkot Ambon Dinilai Arogan

AMBON-Kebijakan Pemerintah Kota Ambon untuk mengembalikan ruang publik tidak didukung oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Buktinya, sejumlah PKL yang biasanya beraktivitas di sepanjang badan jalan pantai Mardika bahkan menuding pihak Pemkot arogan.

Tudingan dalama bentuk kekesalan ini ditunukkan para PKL dengan aksi unjuk rasa di Balai Kota Ambon, Jumat (10/10) kemarin.

Dalam aksi damai para PKL yang lapak-lapak mereka dibongkar Rabu (9/10) ini dalam turut didampingi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Pattimura Ambon menuntut, Pemkot agar membangun pasar terapung bagi PKL serta memberikan kesempatan bagi mereka agar kembali beraktifitas di kawasan pasar dan terminal Mardika.

Para PKL pendemo menyayangkan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang terkesan arogan dengan menghancurkan sejumlah lapak mereka, sehingga aktfitas keseharian mereka yakni kebutuhan ekonomi para PKL dengan sendiri sementara waktu terhenti.

“Kami mendesak agar Pemkot secepatnya memba-ngun pasar apung di Mardika, dan bilamana hal itu belum terlaksana maka Pemkot harus memberi kesempatan bagi PKL untuk beraktivitas di atas jalan,” ungkap Koordintor Lapangan, Halil Fatsey dalam pernyataan sikapnya.

Fatsey menilai selama ini Pemkot dalam kebijakan-kebijakan birokrasinya tidak memihak kepada pedagang di sekitar lingkungan pasar Mardika.

“Keberadaan PKL di Mardika turut menambah Pendapatan Asli Daerah kota Ambon tetapi Pemkot justru melakukan penggusuran terhadap PKL,” ujarnya.

Setelah berorasi sekitar 30 menit di pelataran balai Kota, para pengunjuk rasa ditemui oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Ambon, M.A.S Latuconsina, ST,MT yang didampingi Koordinator Tim Penertiban dan Penataan Kota, Ir. P. Saimima, M.Si, Kepala Dinas Pendapatan Kota (Dispenkot), Drs. J. Silano, Kepala Satpol PP, Drs. D. Paays, serta Kepala Bagian Humas dan Protokol, Drs. J.R. Adriaansz, M.Si. Wawali di depan pengunjuk rasa meminta agar para pengunjuk rasa memilih 10 orang perwakilan untuk berdiskusi mengenai tuntutan yang diajukan PKL.

Namun permintaan Wawali ini tidak digubris oleh para aktivis PMII. Wawali yang sempat berang dengan penolakan aktivis PMII, mengungkapkan dirinya mengajak diskusi karena menghargai para pengunjuk rasa yang datang menyampaikan aspirasi.

“Saya menghargai siapa saja yang datang menyampaikan aspirasinya di Balai Kota dengan mengajak berdiskusi, karena diskusi merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, tapi ternyata kalian yang tidak menghargai diri kalian sendiri,” kecamnya.

Pada akhirnya 10 orang perwakilan pengunjuk rasa bersedia untuk berdiskusi dengan Wawali diruang kerjanya.

Dalam diskusi tersebut wawali menegaskan bahwa tindakan penertiban yang dilakukan pihaknya adalah untuk mengembalikan jalan dan terminal sesuai fungsinya.

“Yang membuat penertiban ini dilakukan adalah para PKL sendiri yang melanggar aturan dan tidak berpegang pada kesepakatan dengan Pemkot,” tandas Latuconsina. (RIN)