Tolak Saut Situmorang

AMBON, INFO BARU-Meskipun pemerintah pusat (Pempus) telah menjadwalkan pelantikan Saut Situmorang sebagai Karateker Gubernur Maluku, namun sikap tegas dan konsistensi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) Perjuangan dan Fraksi Kebangsaan DPRD Maluku, untuk menolak Situmorang tetap ditunjukan.

Ketegasan menolak Situmorang sebagai caretaker Gubernur Maluku tersebut, disampaikan dalam rapat paripurna, yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (22/11) kemarin.

Fraksi PDI-P DPRD Maluku, melalui Edwin Huwae secara lantang menegaskan, pihaknya tetap konsisten untuk memperjuangkan anak daerah sebagai caretaker Gubernur.

“Fraksi PDIP tetap mempertankan martabat dan harga diri orang Maluku. Dan DPRD Maluku juga harus mempertahankan hal itu,” tegas Huwae.

Ia mengakui, memang secara wewenang Pempus memiliki hak paten, tapi bukan semata-mata kepentingan masyarakat Maluku harus diabaikan. Kebijakan ini telah menunjukan, jika Pempus tidak pernah menghargai DPRD Maluku.

“Martabat dan harga diri sebagai lembaga perwakilan rakyat telah diinjak-injak oleh Pempus. Kita punya harga diri, jangan menghalalkan segala cara untuk kepentingan kelompok maupun golongan. Mari berfikir prosedur dan subtansi. Sangat lucu ketika pada beberapa hari kemarin kita berapi-api untuk mendukung anak daerah, dan ketika Pempus menunjuk orang lain, kita kemudian beramai-ramai menerima dan mendukungnya,” ujarnya.

Sikap tegas juga disampaikan, Lufti Sanaki dari Fraksi Kebangsaan. Menurut Sanaki, Pemerintah maupun masyarakat Maluku harus belajar seperti orang di Papua, yang secara tegas menolak keputusan Pempus.

Katanya, orang Maluku terlalu bangga dengan simbol-simbol ke-Maluku-annya, seperti simbol yang mengatakan “Indonesia Tanpa Maluku bukan Indonesia”.

“Kita selalu bangga dengan simbol-simbol itu, tapi toh Pempus tidak pernah memberikan sesuatu yang berarti bagi kita. Kita terlalu bodoh, karena tak mampu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pusat,” katanya.

Lanjut Sanaki, perjuangan yang dilakukan DPRD Maluku adalah perjuangan setengah hati. “Artinya secara politik, siapapun boleh berbeda, tapi kalau menyangkut kepentingan orang banyak, maka kita dituntut untuk berjuang secara bersama,”tandasnya.

Menimal, harus ada sikap tegas, apakah Maluku harus tetap mengikuti kebijakan Pempus, ataukah melakukan perlawanan.

Menyikapi persoalan dimaksud, Sanaki langsung menyampaikan sikap menolak. Sanaki menegaskan, Fraksi Kebangsaan menolak dengan tegas Situmorang, dengan tetap mendukung Sekretaris Daerah (Sekda), Ros Far Far sebagai caretaker Gubernur Maluku.

Pihaknya akan tetap memperjuangkan Far Far dengan tindakan-tindakan legal, elegan, konstitusional dan sesuai prosedur yang berlaku.

Habiba Pellu juga mengatakan, DPRD Maluku adalah lembaga besar, tapi tidak mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku.

“DPRD Maluku tak mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat. KNPI, Ormas-ormas, LSM bahkan pemuda dan mahasiswa sangat merasa memiliki daerah ini, namun kita hanya diam dan tak bisa berbuat banyak. Sebenarnya kita harus bersikap tegas kepada Pempus, bahwa orang Maluku juga bisa ,” tuturnya.

Sudah banyak sikap yang diperjuangkan di pusat, mulai dari PI 10 Persen, Provinsi Kepulauan dan lain sebagainya. “Sudah sering kali kita pulang balik Jakarta untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Maluku, tapi toh tetap tidak dihargai,” katanya.

Pantauan Info Baru, kondisi rapat paripurna sempat memanas, karena ada yang menyatakan sikap mendukung dan tidak mendukung. Bahkan Ketua DPRD Maluku, M. Fatani Sihilauw yang bertindak sebagai pempinan sidang dibanjiri interupsi dari para anggtoa legislatif. (TWN)