Daud Sangadji: Kita Bukan Teroris, Juga Bukan Preman

AMBON, INFO BARU - Daud Sangadji, Calon Wakil Gubernur Maluku, yang berpasangan dengan Herman Adrian Koedoeboen menegaskan dirinya bukan teroris dan juga bukan preman. Tapi dirinya adalah pembela kebenaran.

“Saya tegaskan, bahwa kami bukan tororis atau preman. Jangan pernah menganggap kami adalah perusak demokrasi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pembela kebenaran dan keadilan, bukan seperti yang dipikirkan semua orang bahwa kerusuhan di Gedung MK, merupakan peristiwa yang memalukan,” tegasnya.

Orang yang dianggap otak dibalik kerusuhan MK ini mengatakan, publik Maluku dan Indonesia semestinya membuka mata dan telinga.

Jangan lantaran melihat dari jauh lalu menyebut orang sebagai sampah demokrasi. Justru apa yang dilakukan di MK kemarin merupakan gebrakan atas ketidakadilan yang masih saja dipraktekan oleh pengikut mantan Ketua MK, Akil Muchtar.

“Ini gebrakan terhadap ketidakadilan yang masih saja dipraktekan oleh Akil Muchtar cs. Sadar atau tidak sadar MK telah menginjak-injak harga diri dan martabat konstitusi, dan kita hanya pelaku sejarah, tanpa peran apa-apa,” cetusnya.

Katanya, semua orang menganggap dirinya adalah otak dibalik kerusuhan MK, bahkan menganggap dia tidak menghargai proses demokrasi.

“Saya dianggap otak dibalik kerusuhan MK. Kejadian di MK itu spontan, sehingga jangan asal menuduh,” tegasnya pula.

Sebelumnya politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Maluku, Kisman Latumakulita mengatakan, apa yang terjadi di MK tersebut adalah Gebrakan Maluku untuk Indonesia.

“Ini adalah gebrakan dari Maluku untuk Indonesia. Mungkin bagi banyak kalangan menganggap peristiwa tersebut merupakan tindakan yang memalukan, tapi bagi saya itu wajar dan perlu dilakukan,” tegas Latumakulita.

Menurutnya, bukan persoalan kalah-menang yang kemudian memancing amarah dari para pendukung. Sebagai orang yang berpengetahuan luas, perlu kiranya kita menganalisa secara jauh ke dalam, kenapa sampai tindakan itu bisa lahir. Ini persoalan supremasi keadilan,” terangnya.

Ditegaskan warga masyarakat Maluku bukan baru kali ini dihadapkan dengan persoalan sengketa Pilkada, tapi sudah berulang kali. “MK adalah lembaga yang berkhianat terhadap rakyat, jadi wajar ketika ada tindakan seperti itu. Itu bukan persoalan yang memalukan orang Maluku di mata publik, tapi subtansinya adalah semangat perjuangan mencari keadilan yang nyaris tidak ditemukan lagi. (TWN)