DPRD Kota Ternate ancam tak bahas RAPBD 2017

INFO BARU - Sejumlah komisi di DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) mengancam tidak membahas RAPBD 2017, jika Wali Kota Ternate tidak segera melantik kepala dinas/badan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.

"Dinas/badan dalam OPD baru yang telah disyahkan Perdanya ada yang belum dilantik kepala dinas/badannya, misalnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar serta Dinas Ketahanan Pangan," kata Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate Yamin Rusli di Ternate, Rabu (16/11/16).

DPRD Ternate menginginkan kepala dinas/badan dalam OPD baru itu segera dilantik karena terkait dengan pembahasan RAPBD 2017, yang sesuai kesepakatan Pemkot Ternate dan DPRD Ternate akan disyahkan pada akhir November 2016.

Tetapi kalau kepala dinas/badan dalam OPD baru tersebut belum dilantik, menurut Yamin Rusli, hampir semua komisi di DPRD Ternate tidak akan membahas RAPBD, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

Masalahnya sesuai ketentuan untuk pembahasan Rencana Kerja Daerah (RKD) dalam RAPBD harus melibatkan Pejabat Pananggungjawab Anggaran (PPA) yakni kepala dinas/badan atau pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Mochdar Bailusi mengatakan, Pemkot Ternate harus memahami keinginan DPRD tersebut karena tujuannya semata-mata agar pembahasan RAPBD 2017 bisa berjalan secara lancar dan disyahkan sesuai jadwal serta tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

Pemkot Ternate juga diharapkan tidak mengartikan alasan DPRD tersebut sebagai bentuk intervensi DPRD kepada pemkot atau keinginan DPRD untuk menitipkan orang tertentu untuk diangkat menjadi kepala dinas/badan.

Sebelumnya Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman menjelaskan, pelantikan sejumlah kepala dinas/badan dalam OPD baru ditunda karena masih menunggu proses penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dimasing-masing dinas/badan, khssusnya dinas/badan yang digabungkan. (IB-1)