Huwae: Belum ada Instruksi Terkait Pelantikan Gubernur

AMBON, INFO BARU--Pelantikan Gubernur Maluku 2013-2018 yang selama ini diwacanakan tim sukses pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Maluku Said Assagaf – Zeth Sahuburua dinilai sebagai isu murahan dan terkesan memprovokasi masyarakat Maluku.

Pasalnya, isu pelantikan yang diwacanakan tim pasangan SETIA itu dengan menggunakan surat pengusulan pelantikan dari DPRD Maluku sudah dikirim ke Presiden-RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Buktinya, Hendrik Sahureka salah satu anggota DPRD provinsi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maluku saat dihubungi melalui telepon oleh Koran ini, Minggu (23/2) kemarin menyatakan terkait wacana pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku pada 28 Februari 2014 belum diketahuinya. “Kami masih berada di luar daerah untuk melakukan pengawasan. Jadi saya belum tahu soal pelantikan gubernur dan wakil gubernur itu kapan,” ungkapnya.

Rencana pelantikan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku akan dilakukan di gedung DPRD kawasan Karang Panjang (Karpan) Ambon itu sisa tiga hari.

Direncanakan paripurna turut dihadiri para pegawai lingkup kantor DPRD provinsi Maluku termasuk perwakilan Kepala Dinas lingkup Pemda Provinsi Maluku.

Anehnya, paripurna sisa tiga hari namun sebagaian besar anggota DPRD provinsi Maluku itu sedang melaksanakan tugas pengawasan di sejumlah Kabupaten/Kota sejak 10 Februari 2014 hingga tanggal 9 Maret 2014.

Menurut Sahureka, pengawasan anggota DPRD provinsi Maluku di sejumlah Kabupaten/Kota adalah kegiatan rutinitas yang dilakukan selama satu bulan dan baru berakhir pada Maret 2014.

“Saya dan teman-teman anggota DPRD Provinsi Maluku sedang melakukan tugas pengawasan di daerah-daerah hingga 9 Maret 2014 baru selesai. Jadi, kalau tanggal 28 Februari 2014 pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku seperti yang diagendakan kami tidak tahu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Humas Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku, Semmy Huwea, yang dikonfirmasi Koran ini kemarin mengungkapkan rencana pelantikan itu adalah kegiatan KPU Provinsi Maluku, namun belum ada persiapan dari Pemda Provinsi Maluku.

“Selama ini belum ada persiapan dari Pemda provinsi Maluku. Agenda pelantikan pada 28 Februari 2014 itu adalah agenda KPU Provinsi Maluku,” ungkapnya.

Selain itu, Pemda dalam hal ini Penjabat Gubernur Maluku, Saut Situmorang,  belum memberikan instruksi terkait persiapan pelantikan gubernur-wakil gubernur Maluku.

“Hingga sekarang (Minggu 23 Februari 2014-Red), Penjabat Gubernur Maluku Saut Situmorang, belum memberikan instruksi terkait persiapan pelantikan,” ujarnya.

Rencana pelantikan itu juga tidak akan dihadiri oleh 11 pimpinan daerah Bupati/Kota di Maluku. Bahkan 11 Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Maluku juga belum menerima surat undangan untuk menghadiri acara pelantikan gubernur-wakil gubernur Maluku itu.

Padahal persiapan agenda besar seperti pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan selama dua hingga tiga bulan. Namun hingga berita ini naik cetak berbagai persiapan menganykut agenda pelantikan dimaksud belum dilakukan sepenuhnya.

Apalagi, sejumlah seksi belum siap dengan tugasnya masing-masing seperti seksi perlengkapan, seksi acara, seksi keamanan dan sebagainya.

Namun, sisa waktu pelantikan gubernur Maluku periode 2013-2018 yang direncanakan tim sukses pasangan SETIA empat hari ke depan.

Sementara Pemda Maluku hingga kini belum menunjuk siapa Ketua Panitia pelantikan dimaksud.

Rencana pelantikan gubernur-wakil gubernur Maluku yang bakal dihadiri ribuan masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung prosesi pelantikan namun harapan ribuan masyarakat Maluku bakal sirna.

Lantaran pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku pada 28 Februari 2014 itu hanya isu yang sengaja dikembangkan pihak SETIA untuk mengelabui masyarakat Maluku.

Pelantikan gubernur-wakil gubernur Maluku itu seharusnya digelar Senin 18 Fenruari 2014 sesuai yang diagendakan KPU provinsi Maluku yang telah disampaikan Ketua KPU Maluku Idrus Tatuhey di media massa pasca sidang di MK-RI beberapa waktu lalu.

Faktanya, pihak KPU provinsi Maluku di bawah pimpinan Idrus Tatuhey itu telah membohongi masyarakat dengan menyatakan jadwal pelantikan gubernur-wakil gubernur Maluku.

Padahal, Mendagri Gamawan Fauzi maupun Kemensesneg-RI di Jakarta belum menyetujui usulan pelantikan gubernur dan wakil; gubernurMaluku tersebut. bahkan Pemda Provinsi Maluku saat ini belum mengetahui ikhwal dimaksud.

Lantaran, surat usulan DPRD Provinsi Maluku itu masih berada di bawah meja Kemendagri di Jakarta. Bahkan Mendagri Gamawan Fauzi belum menindaklanjutinya ke Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal ini kemensesneg-RI, mengingat proses hukum pilkada Maluku 2013 telah batal secara hukum atas kemenangan pasangan Wiliam B. Noya-Adam Latuconsina melalui putusan PTUN. (SAT)