Capres Jangan Lupa Kursi “Menteri” untuk Maluku

AMBON, INFO BARU--Salah satu politisi asal Maluku, Kisman Latumakulita meminta para Calon Presedin (Capres) RI, agar tidak mengkesampingkan Maluku dari kursi Kabinet Negera.

Hal ini disampaikan Latumakulita dalam konfrensi pers yang berlangsung di Caffe Panorama Karang Panjang Ambon, Minggu (13/4) kemarin.

Menurutnya, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ada tiga hal penting yang perlu didudukan secara bersama, yakni keadilan politik, keadilan ekonomi dan keadilan budaya. Tiga pilar inilah yang harus dipikirkan dan didudukan secara bersama.

“Jika diantara tiga pilar ini, salah satunya tidak terpenuhi maka lahirlah kecemburuan sosial. Dalam kepentingan berbangsa dan bernegara, Maluku selalu termarginalkan. Karena hampir semua daerah di Nusantara ini sudah mempunyai Menteri,” kesalnya.

Katanya, kecintaan Maluku terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat luar biasa, namun Negara tetap mamandang Maluku parsial. Padahal dari sisi Sumber Daya Alam  (SDM), Maluku tidak kalah saing dengan daerah-daerah lain yang ada di Negara ini.

“Negara semestinya memperhatikan Maluku seperti daerah-daerah lain. Saya minta kepada tiga Capres yang menonjol hari ini, masing-masing, Jokowi Widodo, Aburizal Bakri, dan Prabowo Subiyanto, jika kelak terpilih sebagai Presiden RI, jangan lupa mengakomodir anak Maluku dalam kursi kabinet. Karena setelah 50 tahun lebih, sejak Gerrit Augustinus Siwabessy menjadi Menteri, anak Maluku tidak lagi dilibatkan dalam Kabinet Negara,” tegasnya.

Bagi kader terbaik asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini, hal tersebut sangat tragis dan menyinggung masyarakat di Maluku. “Perlu diingat, bahwa kebersamaan kita dalam berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, tidak terlepas dari perjuangan dan karya dari pemuda-pemuda asal Maluku, salah satu diantarantanya yakni, Pak Latuharihary,” jelasnya.

Selaku putra Maluku, Ia merasa tersinggung melihat daerah pemegang saham kedelapan di Negara ini terabaikan. Lanjutnya, sebagai daerah yang mempunyai sumbangsi terbesar untuk berdirinya Negara ini, semestinya pemegang kebijakan Negara, harus memperhatikan mereka.

“Tapi kenyataan politik yang kami terima hari ini tidak seperti itu. Kan sangat ironis sekali, jika Menteri dari Aceh diganti dengan orang dari Aceh. Di zaman Orde Baru misalnya, ada yang namanya Ibrahim Hasan, ada juga yang namanya Mustawil Arifin. Sementara di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono (SBY), ada yang namanya Sofyan Jalil diganti lagi dengan Darwis Abubakar, Kemudian diganti lagi dengan Aswar Abubakar,” kesalnya.

Dia mengatakan, saat ini anggaran di Aceh sudah lebih dari Rp20 triliun bahkan telah mendekati Rp25 triliun, begitupun yang terjadi dengan Papua. Di Papua Menterinya adalah Fredy Numberi, diganti lagi dengan Frans Kambuaya. Sementara menyangkut anggara untuk Papua, sudah mencapai Rp30 triliun lebih.

Menurutnya, sejak G.A Siwabessy menjadi Menteri 50 tahun silam, yakni sebagai Menteri Badan Tenaga Atom Nasional dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1965 hingga 1978 di masa Pemerintahan Presiden Soekarno hingga Soeharto, putra Maluku tidak lagi diakomodir dalam Kabinet Negara. Ironisnya lagi, anggaran untuk Maluku hanya senilai Rp1,6 triliun. Tentunya hal ini sangat menyinggung masyarakat Maluku.

“Saya khawatirkan, jika hal ini terus terjadi, maka ditakutkan ada ketersinggungan politik dari anak-anak muda Maluku untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang kebersamaan kita dalam bingkai NKRI. Untuk itu, saya terpanggil untuk mengingatkan hal ini, agar kebersamaan kita selaku anak bangsa tidak terusik,” ujarnya.

Dikatakan, banyak putra Maluku yang memiliki SDM, sebut saja Letjen George Toisutta, kemudian mantan Kasum TNI, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, dan Letjen TNI (Mar) Nono Sampono. 

“Kira-kira apa yang apa lagi yang kurang dari kita, sehingga Negara mengabaikan Maluku?” cibirnya.

Di bidang politik, ada Wakil Ketua Umum Pusat Partai Demokrat Max Sopacua, kemudian salah satu tokoh terbaik Partai Golkar asal Maluku Fredy Latumahina. “Sebagai anak daerah Maluku, saya menggugah hal ini. Bukan hanya saya, tapi kolektifitas masyarakat di Maluku juga menggugah hal ini,” katanya. (TWN)