Temuan BPK Bakal Dijawab Inspektorat Maluku
AMBON, INFO BARU-Inspektorat Maluku bakal menjawab temuan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2012.
"Pemeriksaan masih bersifat temuan, dan Inspektorat Maluku akan memberikan tanggapan atas temuan tersebut," ujar Kepala Inspektorat Maluku, R.E. Manuhuttu kepada wartawan di Ambon, Kamis (7/11) kemarin.
Dikatakan, temuan hasil audit BPK RI mengarah pada beberapa item yang lemah di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah daerah Maluku, Sehingga BPK RI tidak dapat memberikan penilaian terhadap laporan keuangan yang disodorkan oleh Pemda Maluku untuk ditelaah.
Alhasil, LKPD tahun 2012 Provinsi Maluku dinyatakan disclaimer. "Hasil audit BPK RI ternyata ada beberapa titik kelemahan pada hampir semua SKPD, sehingga BPK tidak dapat memberikan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut," katanya.
“Bukan itu saja, pengadaan barang dan jasa juga menjurus pada instansi seperti Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Biro Keuangan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diawasi,” katanya.
Untuk itu, Manuhuttu menambahkan pihaknya telah menyiapkan beberapa program dan agenda besar guna menjawab dan mengkaji kesalahan khususnya, pada bidang pengadaan barang dan jasa serta lakukan pembinaan terhadap bendahara dinas yang langsung bersentuhan dengan pengelolaan keuangan pada SKPD.
"Kita akan mengambil langkah tegas dan membuat agenda penting dalam rangka menjawab permasalahan dan mendalami kesalahan SKPD khususnya pada bidang pengadaan barang dan jasa, serta melakukan pembinaan pada bendahara di SKPD terkait,” jelasnya. (VEN)
"Pemeriksaan masih bersifat temuan, dan Inspektorat Maluku akan memberikan tanggapan atas temuan tersebut," ujar Kepala Inspektorat Maluku, R.E. Manuhuttu kepada wartawan di Ambon, Kamis (7/11) kemarin.
Dikatakan, temuan hasil audit BPK RI mengarah pada beberapa item yang lemah di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah daerah Maluku, Sehingga BPK RI tidak dapat memberikan penilaian terhadap laporan keuangan yang disodorkan oleh Pemda Maluku untuk ditelaah.
Alhasil, LKPD tahun 2012 Provinsi Maluku dinyatakan disclaimer. "Hasil audit BPK RI ternyata ada beberapa titik kelemahan pada hampir semua SKPD, sehingga BPK tidak dapat memberikan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut," katanya.
Selain itu, tambah Manuhuttu, ada beberapa SKPD yang dijadikan sample yaitu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKSD) ada beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa misalnya, perjalanan dinas.
“Bukan itu saja, pengadaan barang dan jasa juga menjurus pada instansi seperti Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Biro Keuangan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diawasi,” katanya.
Untuk itu, Manuhuttu menambahkan pihaknya telah menyiapkan beberapa program dan agenda besar guna menjawab dan mengkaji kesalahan khususnya, pada bidang pengadaan barang dan jasa serta lakukan pembinaan terhadap bendahara dinas yang langsung bersentuhan dengan pengelolaan keuangan pada SKPD.
"Kita akan mengambil langkah tegas dan membuat agenda penting dalam rangka menjawab permasalahan dan mendalami kesalahan SKPD khususnya pada bidang pengadaan barang dan jasa, serta melakukan pembinaan pada bendahara di SKPD terkait,” jelasnya. (VEN)
Posting Komentar untuk "Temuan BPK Bakal Dijawab Inspektorat Maluku "