Vanath Biang Kerok Korupsi Puluhan Miliar di SBT
AMBON, INFO BARU- Ali Rumauw, salah satu aktivis pemuda asal Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menuding Bupati Abdullah Vanath menjadi biang kerok sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bumi Ita Wotu Nusa itu.
Melalui rilis yang dikirim ke email Info Baru, Ali Rumauw mengharapkan kepada pihak aparat penegak di daerah ini untuk tidak tinggal diam, utamanya kejaksaan dan polisi.
“Dua lembaga yudikatif ini harus sungguh-sungguh memperhatikan masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten SBT. Ada kasus yang sampai saat ini dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya hukum,” tegas Rumauw.
Menurutnya, jika praktek korupsi di SBT ditangani secara setengah-setengah, maka akan membuka peluang baru karena tidak punya efek jerah.
Rumauw menguraikan sejauh ini pihak aparat penegak hukum tidak pernah mengendus dugaan proyek fiktif yang dikelolah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Seram Bagian Timur.
Proyek ini disebutkan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 melalui Kemenakertrans senilai Rp 6,6 miliar.
Pula, tambah Rumauw, pembayaran rapelan gaji 400 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III tahun 2009, terhitung sejak SK April 2009 hingga saat ini tidak pernah diterima.
Bahkan dana DAK 2009 di Dinas Pendidikan SBT juga terjadi pemotongan terhadap 64 Sekolah Dasar masing-masing Rp 75 juta. Kuat dugaan tindakan ini dilakukan atas instruksi orang nomor satu di Kabupaten SBT.
“Ada dugaan mereka-mereka para oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji ini adalah bagian dari kaki tangan orang nomor satu (maksudnya Bupati SBT-Red). Oleh karena itu, kalau tidak diambil langkah-langkah hukum, patut diduga sudah ada pengamanan dari penguasa,” sesal Rumauw.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai komponen pemuda SBT, dirinya sangat prihatin terhadap kondisi faktual di SBT saat ini, karena otonomi yang berlangsung, sadar atau tidak sadar telah melahirkan begitu banyak raja kecil di daerah.
“Bukannya tidak mendukung pemekaran tetapi sangat disesalkan bahwa ruh dari otonomi ternyata menjadi jalan pintas para pejabat daerah memperkaya diri, sementara pihak penegak hukum terlihat bersikap abu-abu,” tegasnya. (ALY)
Melalui rilis yang dikirim ke email Info Baru, Ali Rumauw mengharapkan kepada pihak aparat penegak di daerah ini untuk tidak tinggal diam, utamanya kejaksaan dan polisi.
“Dua lembaga yudikatif ini harus sungguh-sungguh memperhatikan masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten SBT. Ada kasus yang sampai saat ini dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya hukum,” tegas Rumauw.
Menurutnya, jika praktek korupsi di SBT ditangani secara setengah-setengah, maka akan membuka peluang baru karena tidak punya efek jerah.
Rumauw menguraikan sejauh ini pihak aparat penegak hukum tidak pernah mengendus dugaan proyek fiktif yang dikelolah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Seram Bagian Timur.
Proyek ini disebutkan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 melalui Kemenakertrans senilai Rp 6,6 miliar.
“Ada juga proyek pengembangan wilayah tertinggal tahun 2009 senilai Rp 3,4 miliar dan proyek yang sama tahun 2010 senilai Rp 2,3 miliar,” tulisnya.
Pula, tambah Rumauw, pembayaran rapelan gaji 400 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III tahun 2009, terhitung sejak SK April 2009 hingga saat ini tidak pernah diterima.
Bahkan dana DAK 2009 di Dinas Pendidikan SBT juga terjadi pemotongan terhadap 64 Sekolah Dasar masing-masing Rp 75 juta. Kuat dugaan tindakan ini dilakukan atas instruksi orang nomor satu di Kabupaten SBT.
“Ada dugaan mereka-mereka para oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji ini adalah bagian dari kaki tangan orang nomor satu (maksudnya Bupati SBT-Red). Oleh karena itu, kalau tidak diambil langkah-langkah hukum, patut diduga sudah ada pengamanan dari penguasa,” sesal Rumauw.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai komponen pemuda SBT, dirinya sangat prihatin terhadap kondisi faktual di SBT saat ini, karena otonomi yang berlangsung, sadar atau tidak sadar telah melahirkan begitu banyak raja kecil di daerah.
“Bukannya tidak mendukung pemekaran tetapi sangat disesalkan bahwa ruh dari otonomi ternyata menjadi jalan pintas para pejabat daerah memperkaya diri, sementara pihak penegak hukum terlihat bersikap abu-abu,” tegasnya. (ALY)
Posting Komentar untuk "Vanath Biang Kerok Korupsi Puluhan Miliar di SBT "