95 Persen Guru di Wakate, Tenaga Honorer

AMBON, INFO BARU--Sebagian besar tenaga pendidik (Guru) di Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) adalah honorer. Diperkirahkan sekitar 95 persen tenaga pendidik yang ada di kecamatan setempat, berstatus sebagai tenaga honorer.

Dari sekian banyak tenaga pendidik yang bertugas di setiap sekolah pada kecamatan setempat, hanya Kepala Sekolah (Kepsek) yang berstatus sebagai PNS, sementara yang lain, hanyalah pegawai honorer biasa.

Daerah bagian Kabupaten SBT yang berbatasan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tersebut, harus mengalami nasib yang menyedihkan, lantaran minimnya penyedia jasa pendidik oleh Pemkab setempat.

Informasi ini disampaikan Koodinator II Forum Peduli Maluku (FPM), Wahyudi Keliangin kepada Harian Pagi Info Baru, Jumat (24/1) Kemarin.

Menurutnya, sudah sering kali tokoh masyarakat setempat mengusulkan ke Pemkab SBT untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menaikan atau mengangkat tenaga honorer sebagai PNS.

“Sudah berulang kali tokoh masyarakat mengusulkan ke Pemkab untuk menaikan tenaga honorer sebagai PNS. Bahkan kami juga meminta pemerintah untuk melakukan penugasan khusus terhadap guru yang berstatus PNS agar ditempatkan di kecamatan Wakate, namun usulan dan permintaan itu tidak digubris pemerintah setempat,” ungkapnya.

Katanya, usulan dan permintaan itu selalu di sampaikan kepada Bupati Abdullah Vanath, baik saat yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dinas maupun saat berkampanye.

“Kami sering sampaikan kepada Pak Bupati bahwa tenaga pendidik di Kecamatan Wakate, 95 persen adalah tenaga honorer. Bupati menerima permintaan kami, namun ternyata hanya janji tanpa realisasi,” keluhnya.

Lanjutnya, selain meminta perhatian dari Pemkab untuk memenuhi kebutuhan pendidikan disana, mereka juga mempertanyakan Kinerja Pemkab SBT terkait, sistem perekrutan CPNS kategori 2 yang baru dilaksanakan di SBT beberapa waktu yang lalu.

“Kami mempertanyakan kinerja Pemda SBT terkait proses rekrutmen CPNS kategori 2. Kenapa sekian banyak guru honor di Kecamatan Wakate tidak ada satu pun yang lolos. Kami mencurigai ada politisasi dalam perekrutan yang dilakukan,” tudingnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Ia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), agar mengupayakan adanya peningkatan status para guru honorer di Wakate.

“Apalagi pada beberapa waktu lalu Kepala BKD Maluku, sudah mengatakan, kalau dalam tahun 2014 ini tidak ada lagi pegawai honorer,” terangnya mengutip statemen Kepala BKD.

Ditambahkan, masalah pendidikan mulai dari pusat sampai ke daerah tidak pernah mendapat tempat yang nyaman. Padahal mau dibilang cukup fantastis anggaran yang dikucurkan oleh negara untuk membiayai kebutuhun pendidikan.

“Sangat disayangkan keinginan untuk mencerdasakan kehidupan bangsa yang diamanatkan UUD 1945 harus bertabrakan dengan kebijakan regulasi,” tuturnya. (MG-01)