Demografi dan Pluralitas Perlu Dikelola Secara Baik

AMBON, INFO BARU--Benturan warga berbeda kampung hingga berbau suku kian menjamur di Provinsi Maluku.

Jelang pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres 2014 faktanya warga antar kampung di Maluku itu sering terlibat bentrok bahkan atribut suku pun tak ketinggalan atau di bawa-bawa oleh mereka yang terlibat bentrok.

Menyikapi problem tersebut Direktur Eksekutif Parliament Monitoring (PAMOR) Maluku Halid Muhrum Pegatong yang diwawancarai Info Baru Kamis (27/2) menyatakan, demografi Maluku dan pluralitas sistem budayanya selama ini belum dikelola secara baik. Sehingga benturan antar warga maupun suku tetaap mudah terjadi di Maluku.

Menurut dia, demografi Maluku dan pluralitas sistem budaya di Maluku selama ini belum dikelola secara baik.

Dari aspek keamanan kata Pegatong, tugas aparat keamanan dalam konflik sudah jelas yakni harus tegas menegakan hukum. “Jika tidak dilakukan berarti hanya dua kemungkinan, yakni aparat keamanan telah gagal atau aparat turut bermain dalam situasi yang ada,” tandasnya.

Lanjut Pegatong, bukan hanya itu bentrok antar warga di Maluku sering terjadi juga membuktikan peran intelijen bisa dikatakan gagal mendekteksi akar konflik secara dini.

Menurut dia, tugas utama intelijen itu sendiri adalah bagaiman bisa mendeteksi titik atau sasaran konflik. Sehingga lanjutnya, sebelum ada aksi hal itu mudah untuk diantisipasi.

“Yang terjadi lain, intelijen sangat lemah. Sehingga secara realitas titik konflik antar warga itu sudah bisa dibaca. Namun di lpangan antsipasi sangat minim. Wajar kalau konflik antar warga di Maluku terus subur,” tandasnya.

Pegatong berpendapat, pola pendekatan penyelesaian bentrok antar warga berbeda suku di Maluku itu belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah.

“Kesannya pola penyelesaian konflik itu tidak maksimal dilakukan yakni sebatas simbol. Makanya bentrok atau konflik antar warga di Maluku itu sering terjadi,” imbuhnya.

Lanjutnya, langkah-langkah penyelesaian konflik terkesan hanya dilakukan secara simbolik. Minimnya pendeteksian dini adalah salah satu bagian dari kelemahan aparat pemerintah dalam menyelsaikan konflik antar warga di Maluku.

“Pengawalan dari penyelesaian konflik itu sendiri kurang. Selama ini penyelsainnya hanya simbolik,”kritiknya.
Pendekatan adat semisal pela dan gandong, kata Pegatong, hanya dilakukan sebatas simbolik bahkan seremonial belaka. Sehingga endingnya, bentrokan antar warga itu tidak bisa untuk dihindari.

“Problem ini kasuistik. Jadi akar masalahnya perlu dideteksi atau ditelusiri lebih dalam. Sehingga penyelesaiannya pun bisa mudah untuk dilakukan. Kalau tidak dikawal secara berkesinambungan, maka jangan harap bentrok antar warga dan suku di Maluku itu mudah untuk diselesaikan,” cetusnya. (MAS)