Tindakan Purimahua Melukai Masyarakat SBB

AMBON, INFO BARU--Tindakan menelantarkan istri  dan anak yang diperankan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Frans Purimahua, seperti yang telah diberitakan sebelumnya oleh beberapa media lokal di Ambon belum lama ini, mengundang protes  dari berbagai kalangan masyarakat terutama warga asal kabupaten berjuluk SAka Mese Nusa tersebut.

Ketua DPRD SBB tersebut dianggap oleh masyarakat setempat layaknya manusia yang paling kejam, lantaran sama sekali tidak memiliki rasa kemanusian seperti manusia yang berakal lainnya sehingga tega menelantarkan istri dan anaknya begitu saja.

Aksi protes keras tersebut disampaikan salah satu Fungsionaris Teropong Maluku, Bidang Hukum dan Politik dan juga tokoh masyarakat SBB, Majid Lussy  kepada Koran ini, Senin (10/2) kemarin.

Menurut Lussy, apa yang sudah dilakukan oleh anggota partai golkar tersebut (Fran Purimahua-Red) merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang pantas untuk dikecam, karena telah menyinggung perasaan mayarakat terutama bagi mereka yang pernah merasakan hal yang sama.
Lussy menilai, tindakan tidak terpuji yang dilakukan Purimahua,  patut mendapatkan sanksi dari masyarakat baik itu sanksi sosial maupun politik, tujuannya adalah untuk menjadi pembelajaran bagi para anggota DPRD lainnya sehingga ke depan masalah serupa tidak akan terulang lagi.

Lussy menyatrakan, tindakan purimahua tersebut patut pula direspon secara tegas oleh masyarakat karena kapasitas yang bersangkutan saat ini selaku Ketua DPRD kabupaten SBB yang tak lain adalah keterwakilan dari masyarakat setempat.

Olehnya itu  lanjutnya, masyarakat selaku pemberi kepercayaan wajib hukumnya untuk menarik kembali kepercayaan yang telah dinodai oleh Purimahua.

“Purimahua adalah seorang pejabat publik yang mana beliau memiliki hubungan yang begitu dekat dengan masyarakat. Ketika dia melakukan suatu pelanggaran maka secara tidak langsung dia telah mencederai sebagian aspirasi  dengan menyeret nama baik masyarakat ke dalam masalahnya. Kalau sudah seperti itu, bagaimana dia (Purimahua-red), bisa melakukan suatu pengawasan terhadap birokrasi secara professional? jikaa istri dan anaknya saja tidak diperlakukan secara baik. Purimahua harus mendapat sanksi dari masyarakat,” kecamnya.

Lussy menilai, sikap Purimahua modusnya sekedar pelampiasan nafsu birahi  dengan cara halal dan setelah itu diterlantarkan atau ditinggalkan begitu saja, bukan saja dilakukan oleh seorang Purimahua kata dia, ada juga banyak pejabat di kabupaten SBB yang memakai cara yang sama hanya saja tidak terekam media.

Menurut Lussy, sikap seperti Purimahua tersebut tidak perlu ditolerir karena sangat menodai citra DPRD, dan Dari ulah Purimahua itu, ia mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD kabupaaten SBB segera menggelar sidang pelanggaran kode etik yang dilakuakan Purimahua.

“Dan kalau perlu BK DPRD Kabupaten SBB merekomendasikan ke  partai Golkar untuk memecat frans Purimahua baik dari kapasitasnya selaku ketua DPRD SBB maupun anggota partai,” cetusnya. (MG-01)