IPPMAP Desak Pemerintah Tuntaskan Konflik Pelauw-Kailolo

AMBON, INFO BARU--Fungsionaris Ikatatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pelauw (IPPMAP), Mukmin Talaohu, kepada info Baru di Ambon, Rabu (05/3) kemarin mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng), segera fokus serta menuntaskan konflik antrar warga Pelauw dan Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Malteng.

Mukmin menyatakan, hingga sebulan berjalan pasca konflik antar kedua negeri/desa tersebut, sampai sekarang belum ada kejelasan berupa penangan secara serius dari Pemda Maluku termasuk Pemkab Malteng.

Langkah tersebut adah tanggung jawab Pemerintah sebagai upaya mengatasi dampak negative dari konflik dimaksud.

Dikatakan, konflik yang terjadi di pulau Haruku terkesan sengaja dibiarkan mengambang oleh baik Pemda Maluku maupun Pemkab Malteng.

buktinya lanjuta Mukmin, sampai saat ini warga di dua kampung tersebut belum bisa dengan leluasa melakukan aktivitas seperti sebelum konflik.

“Kalau memang Pemda Maluku dan Pemkab Malteng serius menangani konflik di daerah kami (pulau haruku-red), maka tidak mungkin ketegangan antara kedua warga kampung (Pelauw-Kailolo-red) dibiarkan berlarut-larut seperti sekarang,” cibirnya.

Mukmin menyarankan, pemda Maluku dan Pemkab Malteng seharusnya fokus memainkan peran  agar bisa melemahkan ketegangan yang sampai kini masih terjadi di antara kedua belah pihak.

Menurut dia, jika pemerintah tidak segera mengakhiri atau mendamaikan warga Peluaw-Kailolo, dampaknya sudah pasti akan memberikan kesulitan baru terhadap masyarakat di dua negeri yang terlibat konflik tersebut.

“Akses jalan yang mengubungkan kedua kampung masih diblokir. Warga dari Kailolo juga belum bisa urusan administrasi di Pelauw. Tukang ojek dari Pelauw pun kehilangan mata pencaharian. kondisinya demikian, aneh sampai saat ini tidak ada penetrasi dari pemerintah untuk mengakhiri konflik antar dua kampung tersebut,” kesalnya.

Ia juga menyayangkan, selama ini resolusi yang digunakan pemerintah untuk meredam seitap gejolak konflik di Pulau Haruku hanya bersifat partisipatif. Sehingga upaya pemerintah untuk mencegah dan  mendamaikan warga yang terlibat konflik itu justru berlaku hanya sesaat.

“Setiap konflik terjadi di dua kampung itu (Pelauw-Kailolo-Red), sering kali terlihat yang dilakukan pemerintah hanya melerai konflik. Tidak ada upaya mengatasi atau mencegah,” sentilnya.  

ia menyalahkan Pemda Maluku dan Pemkab Malteng. sehingga ia menghimbau kepada warga Kailolo dan warga Pelauw dan khususnya lagi bagi masyarakat sekampungnya (pelauw-Red), agar tidak lagi bersentuhan dengan minuman keras.

Menurut dia, salah satu penyebab utama konflik antar warga dari kedua kampung tersebut adalah minuman keras (MIRAS).

“Saya Mukmin Talaohu, menghimbau kepada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Peluaw dan Kailolo, dan khusunya lagi bagi warga Pelauw, segera mempertegas kepada para pemuda supaya tidak lagi mengkonsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang,”anjurnya. (MG-01)