Media Center KPU Maluku Gelar Workshop dan Launching

AMBON, INFO BARU--Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Senin (17/3) kemarin menggelar Workshop dan Launching. Kegiatan ini berlangsung di ruang Aula KPU Maluku.

Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber, masing-masing Ketua KPU Maluku, Musa Toekang, Pengamat Politik/Akademisi, Amir Faisal Kotaromalos, Deputi Eksternal Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi, dan Praktisi Media, M. Yani Kubangun.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada publik terkait bagaimana menciptakan “Pemilu Bersih”. Musa Toekan dalam penjelasnnya menegaskan, KPU Maluku yang saat ini dinakhodainya, akan membuka ruang kepada publik, agar berbagai informasi menyangkut pemilu bisa diperoleh masyarakat.

Dia mengatakan, sebagai penyelenggara harus memiliki integritas yang baik. “Sebagai penyelenggara, kami akan membuka informasi kepada publik. Kami juga akan menjalankan amanat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Menurut Toekan, ada empat komponen penyelenggara, diantaranya, KPU, Masyarakat, Partai Politik/Calon, dan Pemerintah. “Saya kira, masyarakat, partai politik dan pemerintah juga merupakan penyelenggara pemilu, sehingga diperlukan kerja sama yang baik untuk menciptakan demokrasi yang ideal di daerah ini,” ajaknya.

Sementara Deputi Perludem, Veri Junaidi dalam materinya, lebih cenderung mendorong KPU untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik dan benar, pasalnya kesiapan penyelenggara dalam menjalankan tanggungjawabnya dinilai kurang maksimal.

Menurutnya, penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu, karena kurangnya transparansi dan informasi dari KPU kepada masyarakat. “Kita harus mendorong dan menekan KPU untuk menciptkan pemilu bersih, agar potensi kecurangan yang dilakukan peihak-pihak terkait dapat diminimalisir dengan baik pula,” ajaknya.

Diungkapkan, pada beberapa data survey, hampir 90 persen pemilih ingin menggunakan hak pilihnya, namun mereka tidak mendapat informasi secara transpran dari pihak penyelenggara. “Jadi ada 20 persen pemilih belum mendapat informasi,” katanya.

Diharapkan, KPU Maluku dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara professional. Pada prinsipnya, KPU harus  menginformasikan hal-hal terkait pemilu secara cepat dan tepat kepada masyarakat (Konstituen).

“Problem pelanggaran, baik yang dilakukan penyelenggara atau pemilih, biasanya muncul di daerah-daerah terpencil. Titik rawan pelanggaran ada di tempat-tempat seperti itu, oleh karenanya dibutuhkan azas professional terbuka,” jelasnya.

Sementara, Pengamat Politik, Amir Kotaromalos dan Praktisi Media, Yani Kubangun, lebih blak-blakan berbicara mengenai etika dan fungsi dari masing-masing lembaga penyelenggara, baik KPU, Bawaslu maupun Panwaslu.

Ditempat terpisah, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon, Insyani Sahbarwati, yang juga adalah salah satu unsur penyelenggara mengatakan, Workshop dan Launching yang dilakukan itu dimaksudkan untuk memberi ruang seluas-luasnya kepada publik.

Katanya, Workshop dan Launching itu dimaksudkan untuk meminta penyelenggara menciptakan pemilu yang bersih dan membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Katanya, selama ini media lokal di Maluku kesulitan dalam mengakses informasi terkait pemilu dari KPU, baik dilevel provinsi maupun kabupaten/kota. Akibat dari tertutupnya akses informasi tersebut, keberlangsungan system demokratis di daerah ini berjalan tertati-tati.

Untuk menciptakan proses tersebut, Media Centre akan membuat situs KPU. Selain itu akan membuka beberapa jejaring sosial, seperti Twitter dan Facebook. “Hal ini dimaksudkan untuk membuka informasi kepada masyarakat,” katanya. (TWN)