KPU Maluku Harus Profesional tentang Seleksi Komisioner SBB

AMBON, INFO BARU--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku diminta untuk lebih professional dalam menyeleksi Anggota Komisoner asal Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Karena penyeleksian yang dilakukan terhadap 10 orang calon kemarin, dinilai masih menyisahkan berbagai persoalan hukum.

Terjadi kesalahan oleh Tim Seleksi (Timsel) SBB, bukan saja terhadap 20 besar, namun sudah dari awal proses seleksi administrasi. Jadi KPU Maluku harus panggil dan menyeleksi ulang beberapa calon yang tidak diloloskan pada 20 besar kemarin.

“Kesalahan bukan ada di 20 besar kemarin, namun dimulai dari proses administrasi, dimana ada beberapa orang calon anggota Komisioner yang secara jelas terlibat dalam partai politik,” ungkap salah satu pemuda SBB, Nasrin La Ode kepada Info Baru, Jumat (28/3) kemarin.

La Ode mengatakan, bukan hanya 10 dan 20 besar yang bermasalah, namun dari awal sudah terjadi kesalahan yang dilakukan Timsel. “Bukan hanya 10 dan 20 besar yang menjadi sorotan masyarakat, namun pada awal proses adminstrasi, masalah itu sudah muncul,” katanya.

Jadi bukan saja, usia calon yang belum cukup, tapi ada beberapa orang yang memang benar-benar terlibat dalam partai politik dan hingga kini nama mereka masih ada di partai politik. “Untuk diketahui, bahwa bukan saja persoalan cukup usia,” jelasnya.

Dia meminta, KPU Maluku kembali melihat persoalan ini, karena sesungguhnya proses penyeleksian itu melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“KPU Maluku, mestinya lebih jelih dalam melihat proses yang ada. Saya kira proses penyeleksiannya harus dimulai dari awal administrasi dengan melibatkan kembali beberapa calon yang sudah dinyatakan gugur pada awal proses untuk masuk ke 20 besar,” desaknya.

Dia mengancam, jika hal ini tidak diindahkan, maka mereka akan mengajukan persoalan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

“Kalau persoalan ini tidak diindahkan, maka kami tidak segan-segan untuk mengajukan persoalan yang tidak demokratis ini ke DKPP di Jakarta,” ancamnya. (TWN)