Tim TEPPA UKP4 Roadshow ke Ambon

AMBON, INFO BARU--Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Unit Kerja Presiden, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) lakukan roadshow ke Kota Ambon. Roadshow ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan pengelolaan anggaran daerah secara terbuka.

Roadshow tersebut dilakukan pada 29 kabupaten/kota di Indonesia. Kota Ambon merupakan kota kedua yang dikunjungi, setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Roadshow tim TEPPA merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam menindaklanjuti pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Ketarbukaan Informasi Publik (KIP),” kata Walikota Ambon, Richard Louhenapessy di sela-sela pembukaan roadshow sosialiasi Tim TEPPA,  lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (11/4).

Menurut Walikota, keterbukaan informasi publik bukan merupakan hal baru bagi pemerintah kota Ambon, karena sejak Tahun 2012 Kota Ambon di tunjuk sebagai kota Project Open Goverment Indonesia (OGI) yang di lakukan UKP4 melalui tiga program utama, yakni Open Budget, Open School, dan pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Dimana Pemerintah kota Ambon telah menyediakan informasi yang lengkap tentang pembangunan jangka panjang  Kota Ambon tahun 2005-2025,” katanya.

Selain itu, Pemkot Ambon juga telah menyediakan Media Center di Balai Kota Ambon. Media Center itu bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin mengakses informasi serta menampung aspirasi masyarakat luas dengan membuka layanan pengaduan singkat pada layanan 9386.

“Ini kita buka untuk menunjang hak masyarakat dalam pemenuhan informasi publik, yang mewajibkan partisipasi dalam mengontrol proses-proses pembangunan di kota ini,” katanya.

Lohenapessy berharap, dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, Pemkot Ambon akan terus membenahi diri, sehingga transparansi dan akuntabilitasi pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih baik.

Sementara itu, Asisten Kepala UKP4 TEPPA, Sarma Marpaung mengatakan, sosialiasi ini dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan seluruh kepentingan untuk bersinergi dalam pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Pusat dan daerah.

“Tugas TEPPA adalah mendorong pengelolaan anggaran secara transparasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi kabupaten/kota,” katanya.

Menurutnya, pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara terbuka. “Memang tidak semua hal dalam pemerintah dilakukan secara terbuka, tapi diperlukanan transparansi, agar masyarakat bisa mengetahui pengelolaan anggaran daerah tersebut,” ucapnya. (RIN)