Arika Mahina Gelar Lokakarya Advokasi bagi Anggota Parlemen
AMBON, INFO BARU--Selama dua hari, Senin (24/6) dan Rabu (25/6), Yayasan Arika Mahina, menggelar lokakarya advokasi dan legal drafting bagi anggota parlemen di Ambon. Kegiatan lokakarya itu, selain diikuti anggota parlemen perempuan (APP) dan anggota parlemen laki-laki (APL), juga akan diikuti akademisi, civil society organisation, forum media, anggota parlemen perempuan, dan anggota parelemen laki-laki.
"Kegiatan ini demi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota parlemen perempuan (APP) dan anggota parlemen laki-laki (APL) dalam melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan," ujar Direktur Yayasan Arika Mahina, Ina Soselisa.
Dia mengungkapkan, hasil analisis anggaran oleh sejumlah lembaga, masih banyak daerah yang belum menerapkan asas-asas yang responsive gender dan kemiskinan. Hal itu tergambar pada porsi anggaran yang tidak menyentuh secara substansi masalah perempuan dan kemiskinan.
Apa yang disampaikannya itu, menurut Soselisa, menggambarkan masih sangat lemahnya pemahaman anggota legislatif secara umum, dan secara khusus perempuan, dalam mendorong anggaran yang menyentuh kepentingan perempuan secara keseluruhan.
"Hal yang sama juga terjadi pada isu kemiskinan. Selain dipengaruhi oleh persepsi yang berbeda antara bidang dan latar belakang masing-masing orang. Juga karena pemahaman dasar tentang konteks kemiskinan yang tidak cukup memadai," terangnya.
Dia lantas menyebut, hal itu yang berdampak pada kebijakan anggaran yang tidak mencerminkan semangat mengatasi masalah kemiskinan dan juga isu perempuan.
Faktor lain, kata Soselisa, juga soal kapasitas dalam menggali dan mengenali permasalah masyarakat secara nyata, dan merumuskannya menjadi regulasi yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Untung memastikan kebijakan dapat sejalan dengan keinginan masyarakat, maka diperlukan upaya advokasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan," tandasnya.
Kapasitas dan komitmen ini, menurut Soselisa, bukan hanya harus dimiliki oleh pihak luar seperti civil society (NGO), tapi juga harus dapat ditularkan kepada pelaku utama dari pelaku pembangunan itu sendiri, sehingga mampu melahirkan kebijakan anggaran maupun Perda yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat umum. (ZAR)
