Jokowi-JK Bisa Membawa Peradaban Maluku Dari Kemiskinan
AMBON, INFO BARU--Inisiator Gerakan Maluku Kaya, Engelina Pattiasina menegaskan pasangan Calon Presiden dan Calon Presiden, Joko Widodo-M. Yusuf Kalla adalah dua figur terbaik yang mampu membawa peradaban Maluku dari kemiskinan dan kebodohan.
“Orang Maluku sudah harus cerdas dalam menilai siapa pemimpin yang layak untuk memimpin bangsa ini lima tahun kedepan. Kita jangan asal mendukung, tapi harus melihat mereka secara seksama. Kita juga harus menyusun pemimpin baru, yang mampu merubah regulasi untuk Maluku,” ajak Pattiasina dalam diskusi Gerakan Maluku Kaya, Rabu (18/6) kemarin.
Menurut Pattiasina, jika pemimpin yang baru tidak mampu mengkhususkan regulasi untuk Maluku, maka Maluku akan tetap menjadi cost conter dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hal tersebut bisa saja terjadi karena Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil dengan laut yang sangat besar serta memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit.
Dia mengatakan, seluruh elemen di Maluku sudah harus duduk bersama dan bertukar pikiran untuk satu tujuan demi kemakmuran Maluku yang berharga diri, dan melalui pilihan satu pasangan pemimpin nasional baru yang layak bagi Negara dan Maluku pada khususnya.
“Selama ini Maluku tidak perna sejahtera dan terus terperosok secara sistemik ke dalam jurang kemiskinan. Dan kini menjadi termiskin keempat di RI dengan tingkat pendidikan terendah ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia,” katanya.
Mantan Anggota DPR RI ini, mengajak masyarakat Maluku untuk memilih pasangan pemimpin baru yang konsep dan personifikasinya dapat dipercaya untuk mengeluarkan Maluku dari kemiskinan dan kekerasan. Bukan hanya ikut-ikutan mendukung. Artinya konsep dukungan orang di Maluku harus berpijak pada kepentingan Maluku.
Ia mengatakan, calon pemimpin yang baru sebenarnya tidak usa bersusah payah dalam menciptakan rumusan baru tentang konsep pembangunan nasional yang berkeadilan, karena generasi pendahulu bangsa ini telah mewariskan visi, gagasan dan konsep ke mana Negara ini akan melangkah menuju masyarakat adil dan makmur.
“Pada pasal 33 UUD 1945 menjelaskan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika kita kembali pada roh pasal tersebut maka seharusnya seluruh kekayaan alam Maluku akan mengsejahterakan rakyat Indonesia termasuk Maluku,” jelasnya.
Pemerhati Maluku ini juga menjelaskan, pasal tersebut merupakan wujud system ekonomi Indonesia sekaligus juga menjamin terjadinya demokrasi ekonomi di Negara ini. Artinya demokrasi ekonomi dan kedaulatan ekonomi ada ditangan rakyat.
Dalam kasus Maluku misalnya, Blok Masela yang akan beroperasi pada tahun 2016 wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Masela dan masyarakat Provinsi Maluku, karena masyarakat Masela adalah bagian dari bangsa Indonesia. Begitupun minyak bumi di blok Babar-Selaru yang mestinya juga harus dipergunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat di Pulau Babar dan Maluku.
Untuk itu masyarakat penting duduk secara bersama agar melahirkan gagasan – gagasan. Dan hasil dari gagasan tersebut nanti akan diserahkan kepada pasangan calon, sehingga menjadi kesepakatan yang mengikat dan akan mengevaluasi kembali setelah 30 hari masa pemerintahan pemimpin yang baru.
“Dan satu hal yang harus kita catat bahwa orang Maluku tidak usa menuntut kursi menteri. Karena yang paling pertama harus dilakukan adalah menyusun visi besar bagi pemimpin Negara untuk daerah ini,” tutupnya. (TWN)
