Kinerja Kepala Terminal Dishub Kota Patut Dievaluasi
AMBON, INFO BARU--Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Ambon, Ahmad Hilal Tuhulele, kepada Info Baru di Ambon, Senin (23/6), menyesali pemberitaan salah satu media lokal di kota Ambon edisi Senin 23 Juni 2014 yang sengaja mempelintir komentarnya di media tersebut dimana tidak sesuai dengan hasil wawancara.
Dikemukakan, subsntansi komentarnya saat diwawancarai media terkait itu, hanya menyampaikan fitnah karena komentarnya di media tersebut substansinya adalah mengevaluasi sekaligus mengkritisi kinerja Kepala Terminal Dinas Perhubungan kota Ambon, Karel Laturiuw bukan kepala UPTD Perparkiran Dishub kota Ambon.
“Saya sangat menyesali berita yang ditulis oleh media local tersebut. Karena komentar saya saat diwawancarai oleh wartawan media terkait via handphone Minggu 22 Juni 2014, bukan soal retribusi UPTD Dinas Perhubungan kota Ambon. Yang saya kritisi adalah masalah penataan terminal oleh Dishub Kota Ambon. Mengapa dipelintir masalahnya ke UPTD Perparkiran? Jujur saja, saya sangat kecewa dengan apa yang dimuat oleh media tersebut. Karena telah mempelintir komentar saya. Bagi saya, berita yang dimuat oleh media terkait itu bukan komentar saya dan kesannya telah memfitnah,” kesal Tuhulele.
Menurutnya, yang dikritisi adalah masalah penataan terminal yang semakin semraut utamanya di terminal kawasan Mardika kota Ambon.
Ia menilai, kinerja Kepala Terminal Dishub kota Ambon, Karel Laturiuw, sangat lemah karena tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal utamanya dalam menata aktivitas di terminal yang menjadi area tugas yang bersangkutan sudah gagal.
Tuhulele berdalil, masalahnya sebelum jam 16.00 WIT sore, pedagang kali lima atau PKL, sudah ramai masuk untuk berjualan di terminal.
Alasannya, fungsi terminal sebagai tempat turun dan naiknya para penumpang angkutan kota sudah tidak berjalan efektif atau di luar harapan. “Kesalahannya ada pada Kepala Terminal Dishub kota Ambon, Karel Laturiuw, yang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik atau tidak bertanggungjawab. Buktinya terminal di kota Ambon itu terus semraut,” kritiknya.
Sementara itu, Tuhulele juga mengungkapkan, sejumlah Lapak yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang bersumber dari APBD kota Ambon, harusnya dibagi gratis oleh PKL.
Tapi sayangnya lanjutnya, ada oknum pegawai lingkup Pemkot Ambon yang menjual Lapak di terminal dan terindikasi kuat, penjualan Lapak tersbeut diketahui oleh kepala Terminal Dinas Perhubungan Kota Ambon, Karel Laturiuw.
Kendati mengetahui penjualan Lapak, lanjutnya, namun Kepala Terminal Dishub kota Ambon itu, sengaja membiarkan proses jahil tersebut terus berjalan mulus.
Padahal, sejumlah Lapak yang dibangun oleh Pemkot dengan menggunakan APBD kota Ambon menurut Tuhulele, dibagikan secara gratis oleh Pemkot Ambon kepada para PKL.
“Pemkot hanya menagih retribusi dari para PKL Rp 2000 / Lapak. Jadi penjualan Lapak ini patut diusut oleh pihak yang berkompeten. Karena ada oknum pegawai Pemkot Ambon yang berani menujual Lapak kepada PKL dengan harga fantastis yakni 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per Lapak,” ungkapnya.
Menurutnya, hal itu ada korelasinya atau bisa ditarik benang merahnya, karena kondisi yang terjadi saat ini di kawasan terminal Mardika kota Ambon, Kepala Terminal Dishub kota Ambon, Karel Laturiuw, tidak mampu menata atau menindak tegas sejumlah PKL yang masuk ke terminal untuk berjualan sebelum jam 4 sore.
“Sejumlah PKL yang berjualan dalam terminal itu sebelum jam 4 sore. Disini fungsi terminal sebagai tempat turun dan naik para penumpang angkutan tidak berjalan sesuai harapan. Jadi patut kita pertanyakan. Seharusnya di atas jam 4 sore sesuai aturan barulah PKL bisa berjulaan dalam terminal bukan sebelum jam 4 sore. Kami menduga, para PKL dibiarkan masuk berjualan dalam terminal sebelum jam 4 sore, karena Kepala terminal Dishub Kota Ambon sudah main mata dnegan para PKL tersebut,” cetusnya. (MAS)
